Bisnis.com, DENPASAR - Tenaga operator Jaminan Kesehatan Bali Mandara atau JKBM meminta kejelasan nasib mereka seiring rencana integrasi jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional atau JKN mulai Januari 2017.
I Gede Eka Desyanto, salah seorang tenaga operator JKBM, menuturkan ada sekitar 271 orang yang kontrak kerjanya selesai akhir tahun ini, dan kini nasibnya menunggu kepastian apakah akan direkrut oleh pemda atau direkrut ke rumah sakit milik pemprov Bali.
“Verifikator, dan tenaga akuntansi JKBM sudah jelas nasibnya mereka akan gabung RS Bali Mandara, kalau kami belum jelas. Padahal kami ini paling depan dalam melayani masyarakat,” tuturnya di Gedung DPRD Bali, Senin (17/10/2016).
Tenaga operator JKBM sudah bertugas sekitar 4,5 tahun dengan tugas utama membantu mengurus administrasi pendaftaran kepesertaan ketika masyarakat mengajukan klaim ke rumah sakit. Menurut Eka, mereka sangat mengharapkan bisa ditampung menjadi pekerja di RS Bali Mandara atau dipekerjakan di dinas kesehatan sesuai bidang yang dimiliki.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kadis Kesehatan Bali Ketut Suarjaya mengaku belum dapat memastikan kejelasan nasib operator. Rencananya, Diskes Bali akan mengirimkan surat ke pemerintah kabupaten dan kota untuk menanyakan apakah daerah membutuhkan jasa mereka.
Untuk membayar tenaga operator, Pemprov Bali setiap tahun pihaknya mengeluarkan dana sekitar Rp8 milir per tahun.
“Ini sedang dikaji akan ditempatkan di RS Bali Mandara atau di mana, dalam waktu dekat mereka akan kami panggil,” tuturnya.
