Bisnis.com, JAKARTA—Komite Percepatan Penyediaan Infarstruktur Prioritas (KPPIP) memutuskan untuk tak mengandalkan pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) bagi ruas trans Sumatera yang masuk dalam proyek prioritas, yakni Pekan Baru-Dumai sepanjang 130 km.
Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto mengatakan ihwal belum tercapainya kesepakatan dengan bank infrastruktur bentukan China itu. Padahal konstruksi ruas tersebut akan segera dimulai dan memerlukan pendanaan secepatnya. Kendati demikian, menurut Rainier, AIIB telah menyatakan ketertarikannya untuk mendanai ruas Trans Sumatera prioritas selain Pekan Baru-Dumai.
“AIIB tertarik, cuma enggak akan masuk Pekanbaru-Dumai. AIIB akan masuk di ruas lain. Sekarang ini kami sedang menggodok alternatif financing-nya untuk ruas Pekanbaru-Dumai,” katanya akhir pekan ini.
Ketua Tim Implementasi KPPIP, Wahyu Utomo mengatakan dengan batal masuknya pinjaman AIIB untuk ruas tersebut, maka kemungkinan besar PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bersama dengan perbankan lain akan melakukan sindikasi guna menyokong pendanaan. Wahyu menambahkan akan mendorong pinjaman AIIB untuk ruas lainnya dengan skema langsung atau b to b kepada Hutama Karya
“Kalau AIIB masuk pasti skemanya direct landing kepada Hutama Karya,” tekannya
Skema pinjaman langsung kepada badan usaha akan membantu percepatan proses pendanaan, ketimbang menggunakan skema penerusan pinjaman melalui pemerintah. Bila menggunakan skema penerusan pinjaman, maka pinjaman luar negeri harus dimasukkan ke dalam APBN sebelum dikucurkan untuk proyek terkait.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan AIIB sudah mengutus timnya ke Indonesia untuk meninjau ruas trans Sumatera. Akan tetapi ungkapnya kunjungan itu belum mengarah kepada kesepakatan pinjaman.
Herry menyebut dari delapan ruas prioritas Trans Sumatera, masih menyisakan dua ruas yang belum ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Kedua ruas itu yakni Tebing Tinggi—Kisaran sepanjang 69 km serta Palembang—Tanjung Api-Api sepanjang 70 km yang perlu dikejar pelaksanaanya.
Dia menekankan setelah menyelesaikan pendanaan bagi ruas Pekanbaru—Dumai, akan segera mengejar konstruksi seksi pertama ruas Tebing Tinggi –Kisaran yang terkoneksi dengan Kuala Tanjung. Selain itu katanya juga akan memprioritaskan konstruksi ruas Tebing Tinggi—Parapat lewat anak usaha patungan bentukan PT Hutama Karya, PT Jasa Marga Tbk serta PT Waskita Karya Tbk.
“Saat ini joint venture-nya dalam proses pembentukan. Kalau model ini bekerja dengan baik nanti akan kita coba aplikasikan ke yang lain,” ungkapnya
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, kebutuhan investasi untuk tol Pekanbaru—Dumai mencapai Rp17,37 triliun. HK membutuhkan ekuitas setidaknya 30% dari total investasi, atau sekitar Rp5,21 triliun. Dengan besarnya kebutuhan pendanaan untuk ruas itu, maka sebelumnya pemerintah pun mendorong pinjaman AIIB supaya meringankan beban HK untuk memenuhi kebutuhan ekuitas tersebut.
Mengacu pada data milik Hutama Karya, pada awal Oktober ini, manajemen tengah melakukan perencanaan dan persiapan menuju konstruksi ruas Pekanbaru—Dumai. Konsultan untuk penyelesaian DED telah ditunjuk dan tender kontraktor untuk seksi I juga sedang berproses. Diproyeksikan lalu lintas harian ruas ini hingga 2020 akan mencapai 6.984 kendaraan/hari.
Trans Sumatera: Pinjaman AIIB Untuk Pekan-Baru Dumai Dialihkan
Komite Percepatan Penyediaan Infarstruktur Prioritas (KPPIP) memutuskan tak mengandalkan pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) bagi ruas trans Sumatera yang masuk dalam proyek prioritas, yakni Pekan Baru-Dumai sepanjang 130 km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Anitana Widya Puspa
Editor : Saeno
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
11 jam yang lalu
Setelah GJTL, Giliran Saham ABMM Diborong Lo Kheng Hong
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
1 jam yang lalu
Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%
1 jam yang lalu