Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berjanji akan terus melakukan sosialisasi secara luas agar poin-poin deregulasi dan reformasi ekonomi yang tertuang dalam paket-paket kebijakan ekonomi dapat diakses oleh publik.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sejumlah kelompok kerja dalam Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi terus bekerja melakukan implementasi dan diseminasi serangkaian paket tersebut.
“Kami membentuk satgas itu memang untuk mengomunikasikannya dengan dunia usaha, bukan hanya di Indonesia, mereka juga bikin pertemuan dengan pemerintah dan pelaku usaha negara-negara lain untuk sosialisasi,” kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/10/2016).
Berdasarkan survei persepsi dan efektivitas paket kebijakan ekonomi yang bekerjasama dengan Bank Indonesia terhadap 300 pengusaha, ketentuan mengenai kredit usaha rakyat berorientasi ekspor masuk dalam kebijakan yang belum dipahami oleh pengusaha. Sebanyak 54,7% responden belum mengetahui program insentif pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) berorientasi ekspor.
Selain itu, paket kebijakan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam negeri, dan tata cara pemberian izin khusus pertambangan mineral dan batubara juga belum terlalu dimengerti oleh dunia usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
