Bisnis.com, JAKARTA - Selama dua tahun kabinet kerja Joko Widodo—Jusuf Kalla, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 17% jalan tol dari target 1.000 kilometer jalan tol hingga 2019. Pengadaan lahan masih menjadi kendala utama pembangunan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan pemerintah memetakan potensi jalan tol baru hingga 1.060 kilometer dapat beroperasi pada 2019. Namun dari jumlah tersebut, hingga saat ini realisasi pembangunan jalan tol baru mencapai 17% dari target tersebut.
“Untuk jalan tol 2015 kemarin ada 132 kilometer, hari ini tambahan 39 kilometer, belum termasuk 5 kilometer yang belum layak fungsi. Memang ada sedikit keterlambatan di proses pengadaan lahan, tetapi kami harapkan tahun 2017 sudah bisa beroperasi,” ujarnya, dalam jumpa pers Capaian Dua Tahun Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Kabinet Kerja, Jumat (7/10/2016).
Dikatakan, bila dibandingkan tahun lalu, maka jumlah proyek tol yang dikerjakan bertambah menjadi 48 proyek, dari sebelumnya 41 proyek. Namun dari jumlah tersebut, baru 30 proyek yang sudah proses konstruksi, sementara 18 sisanya belum memulai konstruksinya karena lahan yang belum tersedia.
Seperti diketahui, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 memiliki target pembangunan yang cukup ambisius.
Dalam sisi konektivitas, ditagetkan 1.000 kilometer jalan tol akan terbangun, pembangunan jalan nasional baru 2.650 kilometer, dan 29.859 kilometer jembatan baru.
Adapun untuk mewujudkan ketahanan pangan, target yang harus dicapai antara lain pembangunan 65 waduk baru, 1 juta hektare lahan irigasi baru, dan rehabilitasi 3 juta hektare rehabilitasi jaringan irigasi.
