Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Harusnya Badan Restorasi Gambut Dapat Rp90 Triliun

Parlemen mendesak otoritas fiskal untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 06 Oktober 2016  |  20:06 WIB
DPR: Harusnya Badan Restorasi Gambut Dapat Rp90 Triliun
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan (kiri), Menko PMK Puan Maharani (kedua kiri) Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) dan Direktur Direktorat Zeni Angkatan Darat Brigjen TNI Irwan (kanan) usai menyusuri pematang sekat kanal yang dibangun untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di Pulang Pisau, Kalteng, Sabtu (31/10). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen mendesak otoritas fiskal untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dengan KLHK di Jakarta, Kamis (6/10/2016), parlemen menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KLHK 2017 dengan pagu Rp7,011 triliun. Alokasi tersebut sudah termasuk anggaran BRG sebesar Rp912 miliar.

“Antara ketersediaan anggaran dan tanggung jawab yang diemban tidak sebanding,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro menambahkan dana Rp7,011 triliun jauh dari memadai bila mencermati beban kerja dua institusi tersebut.

Pasalnya, KLHK harus merehabilitasi hutan kritis, menjaga daerah aliran sungai (DAS), dan mengadakan alat pemadam kebakaran yang baru.

Khusus BRG, dia menilai bebannya lebih besar lagi. Menurut Darori, ada sekitar 6 juta hektare (ha) lahan gambut yang perlu direstorasi, setengahnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sisanya domain para pemegang konsesi.

“Kalau 1 ha saja untuk restorasi butuh Rp30 juta, berarti untuk 3 juta ha harus ada Rp90 triliun. Tapi ini yang disediakan tidak sampai Rp1 triliun,” katanya.

Anggota lainnya, Henky Kurniadi, mengungkapkan KLHK merupakan mitra kerja Komisi IV DPR yang mendapatkan alokasi anggaran paling kecil bila dibandingkan dengan jatah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian.

Politisi PDI Perjuangan ini lantas membandingkan pagu KLHK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai Rp4,5 triliun. Padahal, menurut Hengky, BPS hanya mengolah data sekunder yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

Menanggapi hal ini, Kepala BRG Nazir Foead memastikan dana Rp912 miliar hanya separuh dari anggaran yang bakal dikelolanya pada tahun depan. Dia optimis dapat mengumpulkan sedikitnya Rp1 triliun dari hibah internasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top