Bisnis.com, JAKARTA – Parlemen mendesak otoritas fiskal untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dengan KLHK di Jakarta, Kamis (6/10/2016), parlemen menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KLHK 2017 dengan pagu Rp7,011 triliun. Alokasi tersebut sudah termasuk anggaran BRG sebesar Rp912 miliar.
“Antara ketersediaan anggaran dan tanggung jawab yang diemban tidak sebanding,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.
Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro menambahkan dana Rp7,011 triliun jauh dari memadai bila mencermati beban kerja dua institusi tersebut.
Pasalnya, KLHK harus merehabilitasi hutan kritis, menjaga daerah aliran sungai (DAS), dan mengadakan alat pemadam kebakaran yang baru.
Khusus BRG, dia menilai bebannya lebih besar lagi. Menurut Darori, ada sekitar 6 juta hektare (ha) lahan gambut yang perlu direstorasi, setengahnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sisanya domain para pemegang konsesi.
“Kalau 1 ha saja untuk restorasi butuh Rp30 juta, berarti untuk 3 juta ha harus ada Rp90 triliun. Tapi ini yang disediakan tidak sampai Rp1 triliun,” katanya.
Anggota lainnya, Henky Kurniadi, mengungkapkan KLHK merupakan mitra kerja Komisi IV DPR yang mendapatkan alokasi anggaran paling kecil bila dibandingkan dengan jatah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian.
Politisi PDI Perjuangan ini lantas membandingkan pagu KLHK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai Rp4,5 triliun. Padahal, menurut Hengky, BPS hanya mengolah data sekunder yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.
Menanggapi hal ini, Kepala BRG Nazir Foead memastikan dana Rp912 miliar hanya separuh dari anggaran yang bakal dikelolanya pada tahun depan. Dia optimis dapat mengumpulkan sedikitnya Rp1 triliun dari hibah internasional.
