Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Siak meminta dukungan Kementerian Perindustrian untuk percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton.
Bupati Siak Syamsuar berharap dukungan percepatan pembangunan KITB dapat segera terealisasi. Dia meminta pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pendukung kawasan industri yang terletak di Selat Malaka tersebut.
"Kemampuan Pemkab terbatas untuk menyiapkan seluruh infrastruktur, sementara pengoperasian kawasan industri sangat mendesak untuk dilaksanakan," kata Syamsuar melalui sambungan telepon, Rabu (28/9/2016).
Syamsuar mengatakan semua program yang akan dilaksanakan di KITB telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, baik RPJMN maupun RPJMD Provinsi maupun Kabupaten.
Pengelola KITB PT Bosowa Corporindo sudah menggandeng perusahaan daerah dan beberapa perusahaan asing untuk mengembangkan kawasan tersebut. Bosowa juga akan berinvestasi senilai Rp400 miliar untuk membangun industri packing plant semen.
Salman Dianda Anwar, Penanggung jawab Proyek PT Bosowa Corporindo Riau dan Kepri, mengatakan pemerintah siap mendukung karena secara syarat Bosowa Corporindo akan mengelola Kawasan Industri Tanjung Buton.
"Bosowa akan bangun packing dan barching plant, packing plant pupuk urea dan conveyor belt curah kering di KITB. Bosowa juga bekerja sama dengan BUMD yaitu PT KITB dan perusahaan lain," kata Salman.
PT Bumi Siak Pusako Zapin yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak juga akan membangun industri hilir crude palm oil dan migas di Kawasan Industri Tanjung Buton.
Feldiansyah Nasution, Direktur PT BSP Zapin mengatakan penghiliran dua komoditas itu perlu dikembangkan mengingat Riau merupakan daerah penghasil CPO dan migas terbesar di Indonesia.
"Riau memproduksi CPO mencapai 10 juta ton per tahun dan produksi migas mencapai sekitar 300.000 barel per hari. Perusahaan daerah melihat peluang ini dan membangun industri hilir di KITB," katanya.
BSP dan pemerintah daerah menggesa pembangunan industri tersebut. Pembangunan ditargetkan bisa dimulai tahun ini. BSP akan menghitung dan mendata total dana yang diperlukan untuk membangun industri tersebut.
Pihak BSP mengakui bahwa perusahaan daerah memiliki keterbatasan modal dan tidak ingin bergantung dengan APBD dan APBN. Namun, PT BSP Zapin memiliki rekanan yang mampu mengatasi kendala-kendala di tahap awal dan mampu bekerjasama dengan baik untuk jangka panjang.
