Implementasi Inaportnet Priok Molor

Bisnis.com, JAKARTA—Implementasi Inaportnet, sistem layanan tunggal berbasis elektronik untuk pelayanan kepelabuhanan,  di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak molor dari jadwal yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya implementasi Inaportnet di dua pelabuhan besar ini ditargetkan berjalan pada September 2016.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan mengatakan keterlambatan ini terjadi karena pihaknya harus melakukan penyempurnaan sistem manajemen lalu lintas angkutan laut.

“Untuk diketahui di Tanjung Priok ini karena paling banyak kapal angkutan luar negeri, jadi waktu itu kita belum memasukan izin untuk kapal asing,” ujarnya selepas penandatanganan Pakta Integritas, Jumat sore (16/9).

Dia menambahkan penyempurnaan ini dilakukan setelah Kementerian Perhubungan belajar dari pengalaman penerapan Inaportnet di Pelabuhan Makassar. Namun, Kementerian Perhubungan optimis penyempurnaan sistem ini dapat berjalan pada Oktober mendatang.

Khusus di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/9), pejabat terkait di jajaran Kementerian Perhubungan menandatangani pakta integritas Penerapan Sistem Inaportnet khusus Pelabuhan Tanjung Priok.

Para pejabat yang menandatangani pakta integritas tersebut antara lain adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Sahattua P. Simatupang, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gde Saputra, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Abdul Rohman dan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Drs. Tri Pudiananta.

Penandatanganan pakta integritas tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono dan Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut, Bay M. Hasani.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut  Tonny Budiono menyampaikan bahwa penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet tersebut adalah wujud dari komitmen dan kesungguhan Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan jasa transportasi laut yang berbasis sistem teknologi online.

“Penerapan Inaportnet di Pelabuhan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan serta biaya yang minimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dirjen Hubla bahwa sistem inaportnet ini juga menjadi program quick win  Menteri Perhubungan untuk diterapkan di 16 Pelabuhan di Indonesia, dimana pada tahap awal 4 pelabuhan utama yaitu Makassar, Belawan, Tanjung Perak dan Tanjung Perak ditargetkan selesai di tahun 2016.

Namun demikian, penerapan Inaportnet di pelabuhan harus didukung oleh beberapa sistem yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal On Line, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

"Inaportnet dapat berjalan dengan lancar bila sistem pendukungnya dapat terintegrasi  dengan baik, sehingga seluruh sistem harus dibangun dan dikembangkan secara sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi laut," lanjut Tonny.

Bay M. Hasani, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan, mengatakan setelah melakukan penandatanganan pakta integritas ini, Kemenhub akan melakukan pelatihan sistem Inaportnet kepada agen pelayaran, perusahaan bongkar muat, dan jasa transportasi.

Lebih lanjut, dia menambahkan penerapan Inaportnet sudah dilakukan di Pelabuhan Makassar 1 juni 2016, Pelabuhan Belawan 1 Juli 2016.

“Penerapan selanjutnya pada November dilakukan Bitung, Balikpapan, Ambon, tahap selanjutnya pada Desember pelabuhan Tanjung Emas dan banjarmasin, diikuti Januari 2017 a.l. Banten, Panjang, Manggar, Dumai, Tanjung Bai, sementara Batam dan Sorong tidak bisa diterapkan menungu infrastruktur terkait, “ paparnya.