Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian mengklaim 90% lulusan program pelatihan dan pendidikan yang melibatkan pelaku industri, bisa langsung bekerja setelah lulus.
Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat menjelaskan keterlibatan pelaku industri dalam penetapan kurikulum dan penyedia lokasi magang selama ini hanya berjalan dalam program pendidikan yang disediakan oleh Kemenperin.
“Lulusan program pendidikan Kemenperin 80%—90% sudah langsung bekerja. Mereka biasanya diambil ketika magang. Permasalahannya SMK yang di bawah Kemendikbud ini kurang match dengan industri,” kata Syarif, Selasa (13/9/2016).
Permasalahannya program pendidikan Kemenperin terbatas oleh anggaran karena penyelenggaraan pendidikan keahlian kerja bukan tugas pokok Kemenperin. Adapun program studi dan kurikulum di SMK merupakan wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah kini berusaha memastikan ada keterkaitan antara industri dan lembaga pendidikan melalui koordinasi lintas kementerian. Syarif yakin pelaku industri berminat bermitra dengan SMK jika program pendidikan bisa menghasilkan lulusan yang bisa langsung bekerja di perusahaan mereka.
Syarif memaparkan swasta bisa terlibat dengan menyediakan tempat praktik bagi peserta program pelatihan dan pendidikan vokasi, ikut mengembangkan program yang sesuai kebutuhan dunia kerja, hingga menyediakan dana bagi program.
Kemenperin memperkirakan industri manufaktur membutuhkan tambahan 600.000 tenaga kerja setiap tahun. Di sisi lain, anggaran pemerintah hanya cukup mendidik kurang dari 50.000 orang per tahun melalui program pendidikan vokasi maupun pelatihan tenaga kerja.
“Makanya kami melibatkan swasta untuk bekerja sama, baik lembaga pelatihan swasta maupun industri itu sendiri,” kata Syarif.
.JPG?w=300&h=221)
