Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia Christianto Wibisono mengingatkan peta persaingan pada industri minyak nabati dunia semakin tidak sehat.
Dampak persaingan yang tidak sehat tersebut, menurut dia, di Indonesia, kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan minyak nabati dunia, semakin dipojokkan dengan memanfaatkan popularitas politik serta mengatasnamakan kepentingan rakyat.
"Persaingan ini memanfaatkan kelompok tertentu yang berbicara dan bertindak dengan mengatasnamakan rakyat, dan merasa paling benar. Hanya saja, rakyat mana yang mereka bela, itu tidak jelas. Apakah rakyat Indonesia atau masyarakat Eropa di sana yang tidak mampu bersaing dengan Indonesia dalam memenangi peta persaingan minyak nabati dunia," katanya di Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Christianto juga menyayangkan, di tengah perjuangan Indonesia untuk menjadi produsen minyak nabati dunia ini, kelompok tersebut justru menunggangi isu-su yang bergulir seperti lingkungan maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah-olah industri sawit di Indonesia merupakan pelaku kriminal yang harus diburu.
"Mereka bertindak seperti prorakyat, padahal agenda lain di dalamnya untuk menghambat pembangunan di Indonesia. Ini memang dinamika yang tidak bisa dihindari. Selalu ada orang-orang oportunis seperti ini," kata dia, seperti dikutip Antara.
Menurut dia, seharusnya, semua pihak menyadari bahwa keberadaan Indonesia menjadi produsen sawit nomor satu dunia merupakan langkah awal untuk menjadikan masyarakat sejahtera.
"Karena itu, perlu lebih banyak dukungan banyak pihak untuk berjuang bersama demi kesejahteraan Indonesia," katanya.
Christianto juga mengingatkan Indonesia telah menjadi bagian penting dalam kancah persaingan global sehingga disadari atau tidak, banyak kepentingan asing terutama dengan memanfaatkan lembaga swadaya atau NGO untuk meredam potensi-potensi sumber daya alam Indonesia.
Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan mengatakan penghentian sejumlah kasus karhutla di sejumlah daerah seperti Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat disebabkan tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan korporasi.
"Korporasi telah memenuhi standar keamanan yang sesuai. Karhutla justru berasal dari luar area peta kerja korporasi yang dilakukan oknum masyarakat dan merembet ke area peta kerja korporasi. Tidak fair kalau kita melakukan pidana kepada perusahaan padahal pembakaran dilakukan oleh orang luar yang tidak dikenal. Di Riau bahkan kebakaran yang terjadi di luar area konsesi, malah masuk dan membakar kebun sawit yang masih produktif ," kata Tito.
Pengamat Kehutanan dan Lingkungan Ricky Avenzora menyarankan, pemerintah harus mengakomodasi berbagai kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan berbagai kebijakan agar tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemiskinan serta persoalan sosial lain.
"Saat ini, ada sekitar 40-60 juta jiwa yang hidup tergantung pada industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit. Ini tidak boleh dibiarkan mati," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus tegas agar kekeliruan masa lalu tidak terulang. Berbagai kebijakan seperti penataan gambut harus mempunyai keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan agar tidak mematikan industri yang sudah ada.
Sebelumnya, pengamat ekonomi Aviliani mengingatkan, pemerintah tidak boleh mengabaikan peran dunia usaha yang telah menginvestasikan dana cukup besar pada kegiatan sosial dan lingkungan. Bahkan jauh sebelum Badan Restorasi Gambut (BRG) berdiri, industri sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah membantu kehidupan sosial masyarakat dan merehabilitasi kawasannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
