Bisnis.com, PEKANBARU - PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL) dan beberapa kelompok tani binaannya akhirnya angkat bicara soal isu penyanderaan petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Legal Officer PT APSL Novalina Sirait mengatakan tidak mengetahui soal penyanderaan tersebut. Dia juga membantah perusahaan mengutus masyarakat untuk menyandera anggota penyidik KLHK sesuai dengan pernyataan Menteri Siti Nurbaya.
"Kami tidak tahu menahu soal itu. Karena yang menyandera itu masyarakat. Menteri Siti mengatakan kami terlibat penyanderaan itu. Hal itu tidak benar," katanya, Selasa (6/9/2016).
Sementara itu, pemuka adat setempat, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bonai Kecamatan Bona Darussalam Rohul Jefriman, juga membenarkan pernyataan dari perusahaan.
Jefriman juga mengungkapkan dirinya bersama pemuka masyarakat sengaja melakukan penyanderaan terhadap petugas tersebut. Namun, penyanderaan tersebut dilakukan tanpa kekerasan.
"Kita ingin mempertanyakan kenapa lahan kami dipancang dan disegel. Karena sebelumnya tidak ada koordinasi," sebutnya.
APSL membantah pihaknya melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, api berasal dari lahan sebelah areal perusahaan yang merupakan milik masyarakat kelompok tani. PT APSL memiliki 3.120 hektare lahan perkebunan sawit.
Akibat pemberitaan kebakaran hutan dan lahan, PT APSL tidak bisa mengekspor CPO. Karena rekanan meminta masalah ini diselesaikan.
APSL juga membantah pihaknya mengutus masyarakat untuk menyandera anggota penyidik KLHK. Selain itu, dia juga membantah soal pertemuan pejabat Polda Riau dan Mabes Polri di salah satu hotel di Pekanbaru. Pertemuan itu hanya kebetulan dan tidak direncanakan.
