Bisnis.com, JAKARTA – Saat membahas kerjasama dengan Pemerintah Australia, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo menolak bantuan berupa uang. Menurutnya, kerjasama akan lebih efektif jika langsung diimplementasikan di bidang pemberdayaan.
“Kami sangat senang jika Australia mau bekerjasama khususnya dalam hal pemberdayaan. Kami berharap agar bantuan yang diberikan kepada kami bukan berupa uang,” ujarnya saat menerima kunjungan Dubes Australia, Paul Grigson di Kantor Kalibata Jakarta, Jum’at (2/9/2016).
Mendes Eko mengatakan desa saat ini membutuhkan pengetahuan agar mampu mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Bahkan, menurutnya, akan lebih baik jika masyarakat desa nantinya mampu mengolah produk desa menjadi makanan siap olah.
“Dalam hal peternakan dan pertanian, sarana pascapanen itu sangat penting karena untuk menaikkan harga jual produk, perlu pengolahan lebih lanjut dari produk tersebut dan pengemasannya,” ujarnya.
Dubes Australia untuk Indonesia Paul Grigson sepakat jika kerjasama dilakukan pada bidang pemberdayaan. Ia menawarkan program pelatihan leadership (kepeminpinan) bagi pemimpin dan pendamping desa.
“Bagaimana jika program pelatihannya berupa training of trainers, khususnya bagi pendamping desa, atau pelatihan bagi para pemimpin desa mengenai leadership. Yang nantinya para pendamping tersebut bisa meneruskan pelatihan kepada masyarakat,” ujarnya.
Paul juga menawarkan program pengolahan pertanian dan peternakan. Kemudian, ia juga mengajak Kemendes PDTT bekerjasama di bidang pendidikan, yakni dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat desa.
“Beberapa universitas di Australia telah berkolaborasi dengan beberapa universitas di Indonesia, di antaranya Universitas Tazmania yang berkolaborasi dengan UGM, Universitas Queensland yang berkolaborasi dengan UI,” ujarnya.
