Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Perikanan Nusantara menyayangkan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tidak menyampaikan rencana evaluasi peraturan Inpres No 7/2016 pada Rabu (31/8/2016) dalam pertemuan dengan pelaku usaha.
Ketua Umum MPN Ono Surono mengatakan KKP hanya memaparkan data ekspor yang diklaim naik selama 2012-2015 dalam pertemuan tertutup untuk media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan itu.
Padahal jika melihat data BPS, volume ekspor ikan dan lain-lain selama 2015 merosot 32,2% dari realisasi 2014 menjadi 411.286 ton. Dari segi nilai, ekspor tergelincir 6,7% (y-o-y) menjadi US$855,1 juta.
"Seyogyanya MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan) dapat menyampaikan kepada stakeholder tentang rencana atau draf evaluasi dan langkah lainnya sebagaimana isi inpres dan mendiskusikannya," katanya, Jumat (2/9/2016).
Menteri, tutur anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI-P itu, harus menerima dan menampung saran pendapat dari stakeholder sebagai bagian dari proses finalisasi langkah-langkah KKP. KKP juga perlu membentuk tim-tim kecil berdasarkan masalah demi masalah untuk menyusun bersama finalisasi langkah-langkah KKP.
Seperti diketahui, Presiden melalui Inpres No 7 meminta Menteri Kelautan dan Perikanan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri dan ekspor.
Selain itu, Menteri pun diminta untuk menyusun roadmap, meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, membangun sarana dan prasarana, serta menyederhanakan dan mempercepat perizinan.
