Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian meminta Kadin berperan aktif menetapkan prioritas pengembangan industri di setiap wilayah dalam 3 tahun ke depan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memaparkan dirinya dan Kadin membahas tiga hal terkait peluang dan tantangan dalam pembangunan industri manufaktur.
“Kami membahas mengenai prioritas industri 3 tahun ke depan dan tantangan yang dihadapi,” katanya usai bertemu dengan para pengurus Kadin Indonesia, Kamis (18/8/2016).
Airlangga memeparkan tiga hal yang dibahas adalah kerja sama Kadin dan pemerintah dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri manufaktur, pendalaman struktur industri, dan pemerataan pembangunan industri manufaktur ke luar Jawa.
“Kompetensi perlu ditingkatkan. Industri hulu sampai hilir kita coba cari balance-nya. Pemerataan pembangunan kami susun petanya bersama Kadin agar bisa meningkatkan keseimbangan,” kata Menperin, Kamis (18/8/2016).
Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan Kadin akan terlibat langsung dalam penetapan kebijakan prioritas pengembangan industri, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan pembiayaan.
Dia memaparkan Menperin meminta anggota Kadin ikut dalam penetapan industri prioritas, pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri.
Kadin bertugas menetapkan industri prioritas di tiap wilayah, termasuk kebutuhan tenaga kerja dalam 10 tahun ke depan. Program pengembangan industri dan pendidikan vokasi di tiap wilayah tersebut kemudian akan didesain berdasarkan industri yang ditetapkan sebagai prioritas.
Menperin dan para anggota Kadin juga membicarakan soal realisasi lembaga pembiayaan pembangunan industri yang diamanatkan dalam Pasal 48 UU no. 3/2014 tentang Perindustrian.
Rosan mengungkapkan Kadin telah mengusulkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) mengambil peran sebagai lembaga tersebut.
Dia mengatakan Eximbank memiliki keunggulan karena memiliki neraca keuangan yang kuat dan memiliki akses lebih baik terhadap pembiayaan dari luar negeri. Adapun SMI bisa beraktivitas lebih fleksibel karena tidak terikat oleh ketentuan perbankan.
“Kadin mengarahkan kepada Exim, secara balance sheet mereka lebih kuat. Namun, regulasi buat Exim lebih ketat. Pak Menteri minta Kadin mengkaji lebih dalam untuk pembiayaan industrinya sebelum memilih opsi mana yang akan diambil,” kata Rosan.
