Bisnis.com, BATAM - Rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia menghasilkan tujuh kesepakatan penting di sektor maritim.
Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (12/8/2016) itu dihadiri gubernur dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Pariwisata, dan Menteri Rendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi.
Pemerintah daerah diwakili tiga kepala daerah yakni Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Kepulauan Riau, dan Wakil Gubernur Sumatra Barat.
Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, mengatakan inisiatif yang dilakukan dalam mempercepat pembangunan sektor maritim yang terintegrasi bakal mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki defisit transaksi jasa.
Strategi ekonomi Indonesia tidak dapat terus mengandalkan ekspor komoditas sumber daya alam, terutama di tengah tren melambatnya pertumbuhan global dan melemahnya harga komoditas internasional.
“Karena itu, sektor maritim dan pariwisata perlu dikembangkan dengan konsisten sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan,” tutur Agus, Jumat (12/8/2016).
Berikut tujuh kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan terintegrasi:
- Menerapkan kebijakan satu peta dan satu disain kapal untuk mendukung berkembangnya industri kapal sebagai tulang punggung industri maritim. Industri kapal dapat memainkan perannya sebagai fondasi pengembangan industri perikanan, industri pelayaran, dan industri pariwisata.
- Mengintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah industri, pemukiman, dan simpul-simpul transportasi perdagangan ekspor impor atau antarpulau, a.l. akan dikembangkan di dalam buku putih pengembangan kemaritiman.
- Memperkuat sinergi dan strategi kebijakan karena pengembangan maritim bersifat lintas sektor yang mencakup perkapalan, pelayaran, perikanan, dan pariwisata.
- Memperkuat asas cabotage dengan penerapan program beyond cabotage secara bertahap, termasuk menjajaki skema insentif fiskal yang diperlukan. Hal ini akan ditempuh sebagai bagian dari upaya mendorong industri pelayaran nasional dan mengurangi defisit neraca jasa.
- Memperkuat strategi pengembangan industri dan komoditas unggulan daerah dan nasional untuk mendukung pengembangan industri maritim sehingga mampu saling mengisi dengan mengoptimalkan kapasitas angkut industri pelayaran.
- Mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan melalui reformasi birokasi, khususnya melalui implementasi layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik (e-government, e-budgeting). Cara lain, meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah a.l. dengan memfokuskan pendidikan kedinasan ke pendidikan yang bersifat vokasional, misal pendidikan kemaritiman.
- Untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata, khususnya wisata bahari, pemerintah berkomitmen untuk:
a. mengintensifkan promosi pariwisata dan sosialisasi penerbitan aturan mengenai kemudahan kunjungan yacht dan cruise
b. mempercepat deregulasi peraturan a.l. terkait kemudahan kunjungan wisata menggunakan jet pribadi dan helikopter pribadi, izin sea plane yang menghubungkan pulau-pulau kecil, pengaturan pembangunan dermaga Marina, serta menjajaki kemungkinan insentif fiskal untuk impor yacht minimal untuk PPN-BM;
c. mempercepat pengembangan aksesibilitas, fasilitas, dan atraksi di 10 destinasi wisata prioritas nasional dan 30 destinasi unggulan wisata bahari bersama dengan pemerintah daerah disertai penguatan kebijakan pendukungnya. Tujuan wisata itu a.l. Natuna-Anambas (Kepulauan Riau), Danau Toba (Sumatera Utara), dan Mandeh (Sumatra Barat).
