Bisnis.com, JAKARTA – Setelah berulang kali menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran, Presiden Joko Widodo akhirnya blak-blakan membuka 10 besar provinsi yang masih ‘lelet’ melakukan belanja sampai semester I/2016.
Ke-10 provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta Rp13,9 triliun, Jawa Barat Rp8,034 triliun, Jawa Timur Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten RP1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun dan Daerah Istimewa Aceh Rp1,4 triliun.
“Kalau sudah blak-blakan begini bagaimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, pak diungkap saja pak. Ya ini diungkap,” katanya saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis (4/8/2016).
Jokowi mengatakan belanja APBD sangat penting untuk mendorong uang beredar sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia menyesalkan bahwa dana APBD yang mengendap di Bank masih cukup tinggi sebesar Rp214 triliun sampai Juni 2016.
“Mei APBD kabupaten, kota dan provinsi masih Rp246 triliun, memang ini turun pada Juni, tapi angkanya masih besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan 10 besar kabupaten yang memiliki dana APBD mengendap di bank terbanyak, yaitu Kabupaten Bogor Rp1,9 triliun, Badung Rp1,66 triliun, Bandung Rp1,65 triliun, Bekasi Rp1,54 triliun, malang 1,51Tanah Laut Rp1,39 triliun, Kediri Rp1,39 triliun, Berau Rp1,37 triliun, mimika 1,37 dan Nias Rp 1,31 trililiun.
“Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi tetap ikuti prosedur jangan main keluarkan saja,” ujar Kepala Negara.
Sementara itu, 10 kota yang memiliki dana APBD mengendap di bank terbanyak adalah kota Medan Rp2,27 triliun, Surabaya RP1,85 triliun, Tangerang Rp1,36 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok RP 1,31 triliun, Semarang 1,13 triliun, Magelang Rp 1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar dan Mojokerto Rp917 miliar.
“Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah. Apalagi daerah yg tidak punya kekuatan di sektor swasta. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang jangan dtunda,” ujarnya.
