Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berharap Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) segera memberi respons terkait pinjaman yang diajukan untuk membiayai infrastruktur senilai US$300 juta.
Dewo Broto Joko P., Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengatakan AIIB memiliki sumber daya manusia yang terbatas sehingga menghambat percepatan respons terhadap pinjaman uang diajukan oleh pemerintah.
Pemerintah telah mengajukan pinjaman ke AIIB senilai lebih dari US$300 juta sejak akhir tahun lalu yang rencananya untuk proyek pengadaan material jalur kereta dan jalan di Kalimantan.
“AIIB itu terbatas, uangnya banyak tapi stafnya terbatas sehingga belum mampu untuk mengadakan itu. AIIB juga cenderung co-financing dengan Asian Development Bank dan Bank Dunia,” katanya, di Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Menurutnya, jika AIIB tidak menyanggupi pemenuhan pinjaman itu, pemerintah akan mengalihkan utang itu ke ADB. Sebelumnya, pemerintah telah menandatangani pinjaman program pengentasan kawasan kumuh dengan AIIB bersama Bank Dunia senilai US$260 juta.
Ada lima proyek infrastruktur yang diajukan untuk didanai oleh AIIB. Proyek itu mencakup tiga sektor infrastruktur utama yakni jalan, sistem saluran air, dan jalur rel kereta api.
“Kita lihat dulu, sebenarnya kalau mereka sudah ada respons, enggak sanggup, kita bisa alihkan ke ADB,” ucapnya.
