Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mempertimbangkan keterlibatan investasi dari negara lain untuk membangun usaha bersama (joint company) di bidang perikanan di Natuna, Kepulauan Riau.
Peluang kerja sama yang akan dibuka Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi hasil perikanan di Natuna yang diperkirakan bisa mencapat satu juta ton per tahun.
"Kita masih mempertimbangkan `joint company untuk melakukan eksplorasi ikan di perairan Natuna dengan industri yang juga dibangun di wilayah Indonesia. Saya kira (rencana) itu masuk akal karena kalau Indonesia sendiri yang membuat (industrinya), tidak akan mampu menghasilkan sampai satu juta ton per tahun," kata Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam acara "coffee morning" dengan para wartawan media massa di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Untuk mendukung pelaksanaan usaha bersama itu, Indonesia mengundang berbagai negara yang berminat termasuk China dan Jepang, asal dapat mendorong perkembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Industri bersama perikanan tersebut juga akan didukung dengan keberadaan ribuan kapal nelayan berkapasitas 30 GWT dari pantai utara Jawa (pantura) yang telah diizinkan pemerintah untuk menangkap ikan di perairan Natuna.
Pemerintah, kata Luhut, juga akan mengatur periode penangkapan ikan di perairan Natuna supaya lebih berkelanjutan.
"Sekarang kita lebih teratur melakukan penangkapan ikan, dengan begitu pendapatan negara yang sekitar Rp100 triliun per tahun nanti bisa didapatkan dari Natuna," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar dibangun infrastruktur dan ruang pendingin (cold storage) di Natuna sebagai pusat lelang ikan regional seperti Tokyo Fish Market (Tsukiji Market) yang ada di Jepang.
Percepatan pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna perlu dilakukan karena selama ini kapasitas tangkap hanya 9 persen dari total potensi ikan tangkap di wilayah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
