Bisnis.com, JAKARTA – Induk usaha Sinar Mas yaitu Golden Agri Resource (GAR) menyebut isu pembubaran kesepakatan IPOP (Indonesia Palm Oil Pledge) tidak mengubah fakta bahwa perusahaan kelapa sawit Indonesia sudah dari dulu mengupayakan praktik-praktik yang berkelanjutan.
Managing Director of Sustainability Golden Agri Resource (GAR) Agus Purnomo menyampaikan pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang tergabung IPOP telah memiliki program-program yang sejalan dengan kesepakatan tersebut.
Agus menyampaikan perusahaan tetap akan berpegang pada prinsip sustainability. Kendati demikian, dia menolak mengatakan secara gamblang soal apakah benar anggota IPOP mengajukan pembubaran diri.
“Kami sepakat untuk tidak membat statement sebelum Kadin. Keberlanjutan itu kan sudah ada dari internal diri kami. IPOP adalah ikrar atau janji dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada komitmennya, lalu kita deklarasikan ke luar,” ungkap Agus di Jakarta, Rabu (29/6/2016).
IPOP atau Indonesian Palm Oil Pledge merupakan komitmen para pelaku usaha di sektor kelapa sawit untuk melakukan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam aktivitas produksi. Para anggota dilarang menerapkan penanaman sawit di wilayah High Carbon Stock dan lahan gambut.
Dalam penandatanganan pertama tersebut, empat perusahaan yang terlibat yaitu Golden Agri Resources Ltd, Wilmar International Ltd, Cargill, dan Asian Agri. Per maret 2015, Musim Mas menyatakan kesiapannya bergabung dan pada akhir Februari, Astra Agro Lestari pun turut bergabung.
Dirjen Perkebunan Gamal Nasir sebelumnya menyampaikan para anggota IPOP mengajukan pembubaran diri karena kesepakatan tersebut tidak kunjung mendapatkan dukungan dari pemerintah.
“Tadi pagi saya didatangi beberapa pengusahanya. Mereka bilang ingin membubarkan diri karena merasa tidak tepat kalau berusaha di Indonesia, tapi pemerintahnya malah tidak setuju [dengan bergabungnya perusahaan ke IPOP],” ungkap Gamal saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (29/6/2016).
Bisnis mencatat Kementan telah sejak Septermber lalu menuntut pembubaran IPOP. Kesepakatan tersebut dinila sangat merugikan petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
