Kabar24.com, JAKARTA - Ketua Panja RUU Pertembakauan DPR Firman Subagyo menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo atas kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau, yang hidup dan bergantung pada industri tembakau.
Kebijakan yang disampaikan pada rapat terbatas kabinet tersebut, sejalan dengan semangat RUU Pertembakauan yang saat ini tengah digodog dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (baleg) DPR.
“Kami mendukung hasil rapat terbatas kabinet kemarin. Bahwa semangat RUU Pertembakauan sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi,” kata Firman di Kompleks Parlemen, Rabu (15/6/2016).
Menurutnya, RUU Pertembakauan sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2016 tujuannya melindungi keberlangsungan petani tembakau lokal.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan salah satu permasalahan yang dialami petani tembakau adalah adanya impor tembakau.
Berdasarkan pemaparannya, mengacu pada data tahun 2013, Indonesia defisit impor tembakau 240.000 ribu ton/tahun.
“Impor tembakau berimplikasi pada minimnya serapan tembakau dari para petani tembakau lokal. Karena itulah, didalam RUU Pertembakauan akan kita atur mengenai pembatasan impor tembakau yang akan diatur secara gradual,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa jika mengacu pada roadmap tembakau 2015-2020, kebutuhan tembakau setiap tahun makin meningkat volumenya.
Misalnya, tahun 2015 total kebutuhan tembakau 434.753,27 ton dan tahun 2020 diperkirakan total kebutuhan tembakau sebanyak 599.322,92 ton.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, wakil Baleg DPR itu mengusulkan perlunya industri hasil tembakau (IHT) bekerjasama dengan para petani tembakau.
Bentuk kerja sama itu dengan melakukan pembinaan dan pengembangan budi daya semua jenis tembakau yang dijadikan bahan baku rokok.
“Kerja sama kedua belah pihak itu bertujuan agar para petani tembakau bisa memenuhi total kebutuhan tembakau bagi IHT,” katanya.
Mengenai sikap tegas Jokowi yang tidak buru-buru menandatangani ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) demi kepentingan nasional, Wakil Ketua Baleg ini pun mengapresiasnya.
“Sikap tegas Presiden Jokowi tidak buru-buru mengaksesi FCTC sejalan dengan visi kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Dijelaskan Firman, jika aksesi FCTC dilakukan Pemerintah, maka akan berpotensi melanggar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana mandat Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tertanggal 16 Desember 1966.
“Dalam bidang ekonomi, adalah pelarangan untuk hidup layak melalui pertanian dan usaha produksi, distribusi produk tembakau. Dalam bidang sosial, adalah upaya penghilangan kretek yang telah membentuk relasi antarmasyarakat. FCTC bertentangan dengan demokrasi karena dalam membuat aturan tidak mengakomodasi kepentingan objek yang diatur. Dalam bidang budaya, kretek sebagai heritage terancam keberadaannya,” paparnya.
Karena itulah, dia memandang RUU Pertembakauan sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi.
“RUU Pertembakauan kelak akan menjadi payung hukum untuk melindungi keberlangsungan hidup para petani tembakau, buruh tembakau yang masih bergantung pada industri hasil tembakau agar mereka makin berkualitas kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya.
