Iklim Wirausaha di Daerah Belum Membaik

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta untuk dapat menciptakan iklim kewirausahaan yang baik guna mengembangkan kondisi berbisnis yang semakin mudah agar pengembangan aktivitas perekonomian di daerah-daerah juga menjadi semakin baik.

"Saat ini iklim kewirausahaan kita kurang baik. Memulai bisnis di negara kita ini salah satu yang paling susah di dunia," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia, Rabu (15/6/2016).

Bahlil mengingatkan bahwa tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia.

Posisi itu, ujar dia, tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18, Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103.

Untuk itu, ia mengemukakan agar pemerintah daerah harus melakukan sejumlah perbaikan dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesi, terutama bagi UMKM, juga semakin meningkat.

Ketum Hipmi juga menyebutkan, Pemda perlu merevitalisasi peran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menciptakan efisiensi pada proses berusaha pengurusan izin, percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang proporsional.

Sebelumnya, Hipmi juga menyatakan peningkatan jumlah wirausaha nasional otomatis juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini.

"Indonesia tengah mengalami yang namanya krisis wirausaha, di mana jumlah pengusaha di dalam negeri hanya berkisar 1,5 persen dari total penduduk yang ada," kata Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi Anggawira.

Menurut dia, keterbatasan jumlah pengusaha akan menimbulkan dampak serius bagi perekonomian bangsa.

Ia berpendapat, dengan jumlah pengusaha sekecil itu, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa menyaingi perekonomian negara-negara ASEAN lainnya.

Hal tersebut, lanjut dia, karena dengan terbatasnya jumlah pengusaha, maka otomatis jumlah lapangan pekerjaan juga akan terbatas.

"Makanya, banyak generasi muda usia produktif yang terpaksa menjadi pengangguran yang ujung-ujungnya menjadi beban negara dan menghambat kemajuan perekonomian negara," kata Angga.

Hipmi, ujar dia, bertekad untuk mengubah mental para mahasiswa dan mahasiswi di Tanah Air dari mental karyawan menjadi mental pengusaha.

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia baru memiliki 1,5%  pengusaha dari sekitar 252 juta penduduk Tanah Air. Adapun Indonesia dinilai masih membutuhkan sekitar 1,7 juta pengusaha untuk mencapai angka dua persen.

Adapun di negara Asean seperti Singapura tercatat sebanyak 7%, Malaysia 5%, Thailand 4,5%, dan Vietnam 3,3%.