Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat memuji penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai laporan berisi usulan APBN-P 2016 KLHK mudah dimengerti anggota dewan. Selain itu, usulan program APBN-P termasuk pagu indikatif APBN 2017 yang dibacakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah mengakomodasi keinginan parlemen.
“Baik perencanaan, organisasi, target dalam laporan jelas. Dalam rapat kerja kemarin kacau balau. Kalau menteri ini bagus saya harus fair,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dan KLHK di Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Kemarin, Selasa (14/6/2016), Komisi IV DPR hanya mengadakan Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kedua belah pihak ‘bersitegang’ karena politisi Senayan menolak rencana Susi untuk mengadakan enam pesawat patroli maritim senilai Rp900 miliar lewat skema penganggaran tahun jamak (multiyear).
Akibat tidak mendapatkan titik temu, sebanyak sembilan fraksi Komisi IV DPR—minus Fraksi Partai Hanura yang absen—satu suara untuk menunda pembahasan APBN-P 2016 KKP. Sedianya, rapat itu juga akan membahas pagu indikatif untuk APBN 2017.
Sementara itu, dalam Raker hari ini, Komisi IV DPR menyetujui seluruh usulan APBN-P 2016 dan pagu indikatif APBN 2017 KLHK. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, KLHK memangkas Rp248 miliar dari pagu awal menjadi Rp5,845 triliun. Sementara pagu indikatif KLHK 2017 sebesar Rp7,53 triliun.
Kendati memuji, Komisi IV DPR tak lupa menyarankan Menteri Siti Nurbaya untuk menyiapkan program-program yang lebih tepat sasaran pada tahun depan.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mendorong pemerintah untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis bekas hutan dengan menanam pohon-pohon baru. Selain itu, dia juga meminta agar di sebagian daerah, lahan tersebut digunakan untuk tanaman produktif seperti penghasil buah.
“Penghijauan secara besar-besaran akan mampu menyerap tenaga kerja dan menjadi industri padat karya baru,” katanya.
Parlemen prihatin dengan masuknya buah-buah impor ke Tanah Air. Padahal Indonesia memiliki lahan terbesar di kawasan Asia Tenggara yang sekitar 20 juta hektare masuk dalam status lahan kritis.
Untuk itu, Komisi IV DPR sendiri berjanji akan menambah sedikitnya Rp5 triliun buat pagu indikatif KLHK pada 2017. Jika ini terealisasi, KLHK akan mendapatkan jatah lebih dari Rp12 triliun, naik dua kali lipat dibandingkan tahun ini.
