Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MEGAPROYEK 35.000 MW: PLTU Batang Beroperasi Komersial 2019

PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) memajukan target komersial pembangkit listrik tenaga uap batu bara Batang yang semula 2020 menjadi 2019, pasca diresmikannya penuntasan pembiayaan atau financial closed yang disaksikan Presiden RI Joko Widodo.
Lukas Hendra TM
Lukas Hendra TM - Bisnis.com 09 Juni 2016  |  14:40 WIB
MEGAPROYEK 35.000 MW: PLTU Batang Beroperasi Komersial 2019
Presiden Joko Widodo resmikan PLTU Batang, Jawa Tengah, Jumat (28/8/2015). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) memajukan target komersial pembangkit listrik tenaga uap batu bara Batang yang semula 2020 menjadi 2019, pasca diresmikannya penuntasan pembiayaan atau financial closed yang disaksikan Presiden Joko Widodo.

Presiden Direktur BPI Mohammad Effendi mengatakan konstruksi proyek tersebut dimulai sejak 6 Juni 2016 dengan jadwal 48 bulan sehingga ditargetkan tuntas pada Juni 2020.

“Tapi tadi Presiden katakan harus dipercepat 2019 selesai. Jadi dari pertengahan 2020 harus dibawa sampai akhir 2019. Kita sambil pelajari step-step apa yang bisa dilakuan tidak in series tapi bisa paralel,” katanya di Istana Negara, Kamis (9/6/2016).

Sebelumnya, Effendi menargetkan komersial PLTU senilai US$4,2 miliar itu pada 2020 baru unit pertama atau 1 x 1.000 megawatt (MW). Adapun, pada akhir konstruksi total pasokan yang akan dipasok ke jaringan sebesar 2 x 1.000 MW.

Sementara itu, Presiden dalam peresmian financial closed itu mengatakan jika proyek tersebut tidak segera dimulai, pihaknya telah memiliki bayangan bahwa pemadaman listrik pada 2019 akan semakin meluas.

Pasalnya, Presiden menilai kebutuhan listrik setiap tahun bertambah. Selain itu, proyek ini juga memiliki trigger bagi para investor lainnya sehingga dengan dibangunnya proyek itu maka pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan masalah.

“Tapi gantian, sekarang pemerintah sudah selesaikan masalah itu. Saya minta pada investor juga agar proyek ini jangan mundur. Kerjakan, 2019 sesuai janji harus selesai. Saya ikuti. Tapi saya cek 2-3 kali ke lapangan, pasti,” katanya.

Presiden mengungkapkan proyek tersebut memang ditetapkan pada 2006, kemudian berjalan dan ada masalah pembebasan lahan, yang kemudian 4 tahun berhenti. Kepala Negara mengatakan kala itu pihaknya menjanjikan 6 bulan agar pembebasan lahan bisa selesai. Namun, ternyata meleset dan mundur enam bulan lagi. “Tapi alhamdullilah sekarang sudah selesai.”

Effendi mengungkapkan memang ada dua hal yang tengah difokuskan kala proyek mengalami kemunduran dari 2012 menjadi 2016 yakni biaya proyek dan biaya peralatan.

Namun, posisi saat ini, dolar AS menguat, sedangkan seluruh peralatan dibeli menggunakan Yen, sehingga pihaknya memperoleh lebih banyak Yen yang akhirnya telah memulihkan biaya proyek itu sendiri.

“Saya harus mengatakan disana ada margin yang bagus yang ditawarkan oleh kreditur, dalam hal ini JBIC dan kreditur lainnya. Selain itu, berdasarkan hitungan kami, proyek ini juga profitable serta workable, sehingga tidak ada atensi bagi kami untuk meminta perubahan tarif ke PLN,” katanya.

Awal tahun ini, dengan implementasi UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, BPI bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berhasil mendapatkan lahan yang diperlukan.

Effendi memastikan meskipun mengalami keterlambatan pengerjaan proyek, seluruh mitra tetap berkomitmen terhadap PLTU ini. Dia mengatakan telah menunjuk kontraktor Engineering, Procurement & Construction (EPC) yakni Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd untuk porsi offshore dan Sumitomo Corporation untuk porsi onshore.

"BPI akan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit listrik ini," katanya. BPI merupakan konsorsium dari Electric Power Development Co, Ltd. (J-Power), PT Adaro Power dan Itochu Corporation.

Total investasi dari proyek ini sekitar US$4,2 miliar, dan BPI akan menerima pembiayaan proyek sekitar US$3,4 miliar dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan sindikasi dari 9 bank komersial. Adapun kesembilan bank tersebut adalah SMBC, BTMU, Mizuho, DBS, OCBC, Sumitomo Trust, Mitsubishi Trust, Shinsei dan Norinchukin.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan JBIC merupakan pemberi pinjaman terbesar dengan jumlah pinjaman sebanyak US$2,05 miliar.

“Dengan telah tercapainya financial closing ini, pembangunan fisik proyek dapat segera dimulai dengan target operasional pada 2019,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pltu
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top