Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menegaskan penggalian data sensus ekonomi 2016 tak terkait persoalan pajak, sehingga masyarakat diimbau tak khawatir dan tak menutupi fakta sebenarnya kepada petugas sensus.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tak ada pertanyaan yang menjurus soal kewajiban warga membayar pajak dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2016. Keterangan yang perlu diberikan hanya terkait fisik bentuk usaha, keberadaan perusahaan, atau jumlah pegawai jika memiliki usaha.
“Masih ada waktu lima hari lagi proses sensus. Masyarakat tak perlu khawatir bahwa ini menyangkut masalah pajak. Nanti didaftar usahanya agar lebih terjamin secara hukum,” ujarnya usai menerima kunjungan Petugas Sensus Ekonomi 2016 di kediamannya Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat(27/5/2016).
Menurut dia, hasil data sensus ekonomi itu penting untuk mendukung perencanaan dan mendorong kemajuan nasional. Dengan data sensus, pemerintah akan mengetahui kegiatan ekonomi yang ada di setiap daerah, termasuk kebutuhan dan pencapaian usaha masyarakat.
“Dunia sekarang adalah dunia data. Tanpa data, kita tidak bisa membuat perencanaan dan evaluasi yang benar,” tuturnya.
Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik, mengaku petugas sensus mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sensus di lapangan, karena sejumlah rumah tangga sengaja menutup pintu rumah dan enggan memberikan informasi. Namun pihaknya akan terus berupaya melakukan penggalian data.
Dia juga mengaku mengalami sedikit hambatan karena proses sensus di kawasan perdagangan, industri, dan kawasan aktivitas ekonomi lain harus melalui izin pengelola kawasan. Izin tersebut baru diberikan pada pertengahan Mei 2016 sehingga petugas sensus baru melakukan penggalian data di paruh kedua tersebut.
“Kami sampaikan kembali, data ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Data individu perusahaan dijamin kerahasiaannya, tidak akan dipublikasi. Terakhir, tidak ada biaya apapun dalam pendataan,” tegasnya.
.jpg?w=300&h=221)
