Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran kredit untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2016 dapat mencapai hingga sebesar Rp9,2 triliun.
"Penyaluran kredit program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) tahun ini ditargetkan senilai Rp9,2 triliun atau tumbuh sebesar 24,2 persen dibandingkan realisasi kredit pada 2015 senilai Rp6,69 triliun," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam rilis berita KKP, Kamis (19/5/2016).
Muliaman menambahkan bahwa Program Jaring dibuat untuk mendorong akselerasi atau percepatan peningkatan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Realisasi Program Jaring pada tahun 2015 lalu tercapai melebihi target awal dibuatnya Program Jaring.
OJK melansir terdapat 22 perusahaan sektor maritim, termasuk bidang kelautan dan perikanan, yang menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal. Hingga Mei 2016, jumlahnya mencapai Rp14,1 triliun.
Selain itu, Kredit Program Jaring di berbagai daerah itu juga diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan nelayan dan pelaku usaha demi mendorong pengembangan usaha, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Sebagaimana diwartakan, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia mendukung penuh pelaksanaan Program Jangkau, Sinergi, dan "Guideline" (Jaring) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Program ini bertujuan merealisasikan salah satu program pemerintah dengan sasaran utama mengangkat pembangunan maritim melalui pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan," kata Direktur Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Bakti Prasetyo di Kabupaten Demak, Kamis (12/5).
Bakti Prasetyo mengatakan Perum Jamkrindo mendapat tugas dalam membantu dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengakses modal perbankan.
Menurut dia, dengan adanya jaminan yang diberikan Perum Jamkrindo maka perbankan akan lebih berani untuk menyalurkan kreditnya kepada para pelaku UMKM, termasuk untuk para nelayan.
Sementara program Jaring Nelayan yang digulirkan pemerintah jangan sampai menjerumuskan nelayan dengan utang yang berasal dari kredit perbankan, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim.
"Mekanisme Jaring yang dikembangkan oleh OJK dan KKP sebatas menyalurkan dana perbankan dalam bentuk pinjaman dan menggunakannya sebagai indikator keberhasilan," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis (12/5).
Menurut Abdul Halim, dengan pola seperti itu maka pemerintah juga dinilai tidak perlu "susah payah" karena nelayan diberikan kredit oleh perbankan.
Sekjen Kiara berpendapat, program Jaring mendorong nelayan untuk berutang dan memberikan kewenangan penuh kepada kelompok nelayan untuk menggunakan dana pinjaman. "Program ini tidak mencerminkan semangat Pancasila, yakni gotong royong," katanya.
Dia menyarankan pemerintah meniru Malaysia agar negara bisa memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga dana yang diberikan bisa digulirkan untuk usaha-usaha kelautan dan perikanan yang produktif.
Abdul Halim mencontohkan di Bumi Dipasena (Lampung) dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara), masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyediaan dana cadangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1684235555.jpg?w=184&h=104)
