Atasi Pembajakan dengan Lembaga Khusus: Hari Buku Nasional

Pelaku industri penerbitan menganggap membenahi payung hukum serta membuat lembaga khusus perbukuan dapat menjadi solusi untuk mengatasi pembajakan.
Tisyrin Naufalty Tsani | 17 Mei 2016 13:20 WIB
Ilustrasi-Buku pelajaran. - Antara/Andreas Fitri Atmoko

Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri penerbitan menganggap pembenahan payung hukum dan pembentukan lembaga khusus perbukuan dapat menjadi solusi untuk mengatasi pembajakan.

CEO Agromedia Group Hikmat Kurnia mengatakan harus ada payung hukum yang kuat dan menciptakan komisi yang cukup powerfull untuk mengelola perbukuan agar pembajakan dapat teratasi.

“Sekarang ini belum ada gerakan yang berkesinambungan dan masif untuk mengatasi pembajakan, yang ada hanya gerakan yang sifatnya insidentil,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (17/5/2016).

Di tengah perayaan Hari Buku Nasional yang jatuh setiap 17 Mei atau hari ini, industri penerbitan memang masih menghadapi masalah klasik tersebut. Menurutnya, dengan komisi khusus tersebut nantinya dapat menciptakan program yang berkelanjutan untuk mengatasi pembajakan.

Komisi tersebut juga harus mewadahi tindakan preventif untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam hal membaca.

Manager Noura Books Suhindrati Shinta mengatakan masalah pembajakan seharusnya diimbangi dengan penegakan payung hukum yang jelas.

Sejauh ini, tidak ada saluran yang jelas bagi para penerbit untuk melaporkan pembajakan. “Penerbit pun seharusnya memiliki kemudahan dalam melakukan laporan,” katanya.

Salah satu faktor yang membuat pembajakan buku masih marak yaitu kurangnya penegakan hukum. Dia mengatakan penerbit kerap melakukan lapor tetapi seolah-olah tidak berdampak apa-apa.

“Seharusnya ada penggrebekan rutin atau bagaimana dari aparat,” tambahnya.

Faktor lain adalah harga buku bajakan yang jauh lebih murah. Selain itu, juga kurangnya penghargaan atau kesadaran masyarakat tentang hak cipta

Pajak Buku

Penulis Windy Ariestanty berpendapat salah satu solusi tepat untuk mengantisipasi pembajakan adalah menghilangkan pajak buku. “Saya pikir buku bukan barang yang seharusnya dikenakan pajak,” katanya.

Cara lainnya adalah pemerintah dapat memberikan subsidi untuk buku sehingga harga buku bisa ditekan. Harga buku menjadi mahal karena adanya pajak buku serta harga kertas yang terus naik.

Selanjutnya, digitalisasi adalah salah satu solusi untuk mengatasi pembajakan buku. Sayangnya di Indonesia, jaringan internet yang rata dengan kecepatan yang layak pun masih merupakan isu tersendiri. 

Menurutnya, kampanye antimembeli bajakan harus berlangsung secara terus menerus, tidak hanya kepada para pembaca atau konsumen tetapi juga kepada para kreator. “Bila ingin sebuah industri hidup, para kreator pun harus juga menekankan hal itu kepada dirinya sendiri,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
buku, bajakan

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top