Bisnis.com, JAKARTA –Pemerintah daerah diminta mengajukan program yang betul-betul prioritas guna dibiayai pemerintah pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.
Sofyan Djalil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan dalam Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2016 untuk penyusunan RKP 2017, total nilai usulan pembangunan proyek yang diajukan Pemda mencapai Rp780 triliun.
Padahal, Sofyan mengatakan, belanja kementerian/lembaga pada APBN 2016 yang dianggarkan hanya Rp784,1 triliun, dengan alokasi belanja modal hanya Rp201,6 triliun dan belanja barang Rp323,9 triliun.
“Itu baru dari usulan daerah saja untuk dibiayai anggaran dari pusat, padahal anggaran operasional saja tidak sampai angka tersebut,” katanya, usai penutupan Musrenbang 2016, di Istana Negara, Rabu (11/5/2016).
Dia mengestimasi dari jumlah yang diusulkan Pemda, Bappenas hanya menyetujui sekitar 15-20% dari nilai usulan itu atau berkisar antara Rp117-156 triliun untuk RKP 2017. Program yang disetujui merupakan program yang dinilai sangat prioritas untuk dilakukan pada 2017.
Melihat kapasitas anggaran yang ada, Sofyan mengatakan pemerintah menginginkan Pemda hanya mengusulkan program yang betul-betul prioritas dalam Musrenbang 2017 untuk penyusunan RKP 2018.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan nasional dalam RKP berorientasi pada pendekatan money follows program, atau meninggalkan budaya pembangunan berorientasi money follow function.
Sehingga, pembangunan proyek di daerah berdasarkan prioritas yang betul-betul dibutuhkan daerah dan mampu memangkas program-program yang nomenklaturnya tidak jelas selama ini
Apalagi, implementasi dari pendekatan money follow function yang selama ini berjalan menimbulkan duplikasi program di lapangan, sehingga membuat dana tersebar luas dan tidak fokus.
“Kedepan dalam penyusunan RKP 2018, pemerintah daerah diminta hanya mengusulkan program yang betul-betul prioritas saja, misalnya 2-3 program per kabupaten,” katanya.
Sofyan mengakui bahwa sejumlah kepala daerah mengkritik Musrenbang menjadi sekadar proforma karena banyaknya usulan yang tidak tertampung dengan sistem selama ini.
“Nah jadi diubah, untuk mereka mengusulkan yang paling penting saja. 1-3 program, kalau dana cukup kami biayai semua, kalau dana terbatas kami lihat dari skala prioritas,” ujarnya.
.JPG?w=300&h=221)
