Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana alokasi khusus, agar tidak mengulang preseden tahun lalu. Lobi politik dan minimnya transparansi dituding jadi penyebab.
Dalam Pembukaan Rapat Terbatas tentang DAK di Kantor Presiden, Rabu (11/5/2016), Kepala Negara menyampaikan alokasi DAK yang besar pada 2015 belum diimbangin dengan realisasi belanja yang memadai.
Tahun lalu, realisasi belanja DAK memang memprihatinkan. Presiden mencatat, DAK untuk pendidikan sebesar Rp10,4 triliun, hanya terealisasi Rp2,6 triliun, untuk bidang kesehatan Rp1,9 triliun hanya terealisasi kurang dari sepertiga yakni Rp619 miliar.
Realisasi DAK pertanian juga tidak kalah menyedihkan, hanya Rp3,9 triliun dari pagu Rp6,1 triliun. Untuk itu, dia meminta para pembantunya untuk segera meninggalkan tradisi lama dan mulai melakukan penganggaran berdasarkan program prioritas.
"Yang sering kita lihat dalam prakteknya ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktek yang tidak transparan karena ada lobi, politisasi dan lain-lain. Oleh sebab itu, penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa di kas daerah yang tidak sedikit," tutur Jokowi.
Presiden menuturkan, program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses penganggaran yang efektif, tepat sasaran. Untuk itu, dia meminta adanya percepatan perbaikan mekanisme penganggaran tahun-tahun mendatang.
"Reformasi tata cara alokasi dan manajemen pengawasan. Alokasi DAK artinya kalau kita sudah anggarkan pelaksanaan dan pengawasan diikuti. Jangan sampai nanti akhir tahun tahu-tahu hanya rampung 30% atau 10%," kata Jokowi.
Presiden menuntut agar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian teknis untuk memperbaiki kinerja pengawasan sehingga alokasi DAK tidak banyak 'nangkring' di perbankan.
Presiden kembali menekankan, praktek-praktek lobi untuk mendapatkan alokasi DAK harus dihapus.
"Untuk menjamin bahwa DAK ini tepat sasaran, saya juga minta agar proposal dan pertanggungjawaban penggunaan DAK harus memuat informasi mengenai hasil pemanfaatan DAK. Ini untuk memudahkan manajemen pengawasan," kata Presiden.
