Bisnis.com, LHOKSEUMAWE - BPS Kota Lhokseumawe mengatakan pengusaha masih enggan untuk didata oleh petugas Sensus Ekonomi 2016 karena mengkhawatirkan masalah perpajakan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe Mughlisuddin di Lhokseumawe, Selasa (10/5/2016), mengatakan para petugas Sensus Ekonomi 2016 mengalami kendala saat akan melakukan pendataan terhadap usaha yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe.
Dari beberapa masalah atau kendala yang dialami oleh petugas SE 2016, salah satunya adalah susahnya petugas SE menemui pelaku usaha karena kekhawatiran masalah pajak tersebut.
"Informasi yang kita peroleh di!lapangan dari petugas kita, mereka susah memperoleh informasi dari pelaku usaha atau pemilik usaha, alasannya karena khawatir pendataan tersebut dikaitkan dengan masalah pajak," ujar Mughlisuddin.
Padahal BPS hanya melakukan pendataan saja dan bersifat independen untuk mengetahui kondisi ekonomi secara riil.
Data yang diberikan oleh masyarakat juga akan dirahasiakan.
"Kerahasiaan data yang diberikan oleh individu dijamin oleh BPS sesuai dengan Undang Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Jadi tidak ada perlu yang dikhawatirkan," jelas Mughlisuddin.
Kepala BPS menambahkan umumnya para pelaku usaha yang enggan memberikan data kepada petugas Sensus Ekonomi di lapangan adalah yang bergerak dibidang usaha konstruksi dan juga perdangangan besar.
Selain daripada kendala yang disebutkan diatas, kendala lain yang dihadapi oleh petugas sensus dalam melakukan pendataan ekonomi adalah sikap masyarakat yang belum mengerti fungsi dan tugas petugas.
Masyarakat disebutnya sering mengaitkan pendataan tersebut dengan distribusi berbagai kartu sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan juga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi masyarakat yang merasa berhak akan tetapi tidak mendapatkan kartu tersebut, agak enggan untuk didata kegiatan ekonominya karena menganggap bahwa pendataan yang dilakukan oleh SE berkaitan dengan berbagai pembagian bantuan.
"Padahal kita tidak ada kaitannya dengan pembagian masalah berbagai bantuan. Kita hanya mendata kegiatan perekonomian saja. Mengenai data siapa saja masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut tidak ada hubungannya dengan kita," terang Kepala BPS Lhokseumawe itu.
Mughlisuddin mengatakan akan terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media massa maupun melalui sarana informasi lain, seperti spanduk, banner dan baliho.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
