Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri baja menilai bahwa pemerintah semestinya memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib untuk produk-produk baja yang digunakan pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
Ario Setiantoro, Ketua Klaster Paku dan Kawat Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara sukarela justru membuat pelaku industri pecah dan ada kelompok yang masih enggan mengurus standardisasi tersebut.
“Ini harus diwajibkan. Karena masih ada pelaku industri yang ragu-ragu, belum mau mensertifikasi produknya. Padahal pelaku industri juga harus sadar, kalau mau produknya dipakai dalam proyek infrastruktur dalam negeri, ya harus perbaiki kualitas dan siap sertifikasi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/5/2016).
Menurutnya, SNI menjadi salah satu kunci agar produk baja nasional dapat digunakan dalam proyek-proyek pemerintah. Dengan kondisi ekspor yang masih sulit, tentunya proyek infrastruktur pemerintah menjadi tumpuan pelaku industri baja, terlebih dengna adanya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan upaya untuk terus meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Cuma ini yang bisa memicu pertumbuhan dan perkembangan industri besi baja nasional. Ekspor masih sulit sekali. Jadi daripada pangsa kita dinikmati negara lain, kita harus pastikan penggunaan produk dalam negeri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ario menjelaskan bahwa pelaku industri sudah mulai merasakan adanya perbaikan permintaan pada kuartal I/2016 ini dibanding periode yang sama tahun lalu. “Tapi masih belum signifikan, masih di bawah 20% (dibanding kuartal I/2015). Kami lihat masih banyak juga produk asing.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
