Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono mengatakan pemerintah melakukan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh sektor.
Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan fondasi yang kuat dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2025.
“Dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah menargetkan 100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi layak di akhir Pemerintahan saat ini,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (24/04).
Andreas Suhono mengatakan bahwa Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian atau Satker Randal Provinsi harus berperan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Provinsi.
Rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi Ditjen Cipta Karya dalam menyusun rencana program Ditjen Cipta Karya hingga tahun 2019 dalam mencapai target 100-0-100.
Di samping itu Satker Randal Provinsi perlu menjamin keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman mulai dari sinkronisasi kebijakan, integrasi pelaksanaan, hingga sinergi antarstakeholder di tingkat provinsi. Hal ini terlihat nantinya dalam proses perencanaan dan pemrograman yang dilakukan untuk tahun 2017.
“Satker Randal berfungsi sebagai quality assurance keterpaduan mulai dari pengusulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kebermanfaatannya. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka kami berharap terjadi peningkatan kualitas perencanaan dan pemrograman sektor Cipta Karya yang pada akhirnya mendukung pencapaian 100-0-100," tutup Andreas.
