Bisnis.com, JAKARTA- PT Hutama Karya (Persero) mengalokasikan dana sekitar Rp100 miliar hingga Rp200 milliar untuk menalangi dana pembebasan lahan di empat ruas prioritas Trans Sumatera, yakni Medan—Binjai, Palembang—Indralaya, Bakauheuni—Terbanggi Besar, dan Pekanbaru—Kandis—Dumai.
Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) I Gusti Ngurah Putra menyatakan pihaknya telah menandatangani perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tekait penyertaan dana talangan terebut. Dia meyakini dengan penggunaan dana talangan ini, pembebasan lahan untuk empat ruas prioritas Trans Sumatera bisa tetap berjalan.
“Tadi sudah tanda tangan PPJT, kita talangi yang paling kita butuhkan, semua empat ruas itu. Misalnya kita lagi kerja, di tengah-tengah ada [lahan] yang belum bebas sepotong, kita talangi. Artinya ada batasannya karena kemampuan keuangan kita juga terbatas,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.
Menurutnya, kebutuhan pengadaan lahan untuk keempat ruas tersebut tersebar ke dalam empat ruas prioritas tersebut. Pihaknya akan menyesuaikan penggunaan dana talangan itu dengan kebutuhan lahan di lapangan.
“Semua ruas urgent, ada (lahan) kecil-kecil [yang mendesak dibebaskan]. Misalnya di Bakauheuni ada yang belum sekitar satu hingga dua kilometer. Itu yang kita bebasin,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Sigit Rusanto mengatakan perseroan belum bisa mencairkan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur, meskipun perjanjian pinjaman telah diteken sejak tahun lalu. Pasalnya, pengadaan lahan untuk kedua ruas tersebut belum mencapai 75% secara keseluruhan, atau 100% untuk minimal satu seksi.
“Syarat pencairan pinjaman dari SMI kan lahan tersedia minimal 75% untuk ruas secara keseluruhan atau 100% untuk minimal satu seksi dalam satu ruas,” ujarnya.
Padahal menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang diperoleh Bisnis, hingga April, realisasi pengadaan tanah ruas Medan—Binjai mencapai 78%, seksi I Tanjung Mulia—Helvetia 48%, seksi 2 Helvetia—Semayang 94%, seksi 3 Semayang—Binjai 92%. Sementara progres konstruksi baru mencapai 9,788%.
Adapun untuk ruas Palembang—Indralaya, lahan yang telah tersedia mencapai 59,73%, dengan rincian seksi I Palembang—Pemulutan 100%, seksi 2 Pemulutan 42,22%, seksi 3 KTM—Simpang Indralaya 31,58%. Sementara konstrksinya masih di angka 11,75%.
Kendati demikian, Sigit mengaku masih belum bisa mencairkan pinjaman karena target pengadaan lahan belum mencukup seperti yang disyaratkan peminjam. Oleh karena itu, HK bersedia menalangi pengadaan lahan hingga terbentuknya Bank Tanah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Seperti diketahui, Hutama Karya telah memenuhi kebutuhan pendanaan Trans Sumatera ruas Medan—Binjai senilai Rp1,6 triliun dan Palembang—Indralaya senilai Rp3,3 triliun. Untuk kedua ruas tersebut, HK mendapat dukungan pendanaan dari SMI senilai total Rp 1,47 triliun , dengan rincian Medan—Binjai sebesar Rp481 miliar dan Palembang—Indralaya sebesar Rp990 milliar.
Sebelumnya Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini menyatakan pembebasan lahan masih menjadi kendala utama pencairan pinjaman. Padahal, secara prinsip pihaknya siap untuk mendukung pendanaan tol Trans Sumatera.
“Kita sih sudah siap disbursed tinggal tunggu tanah yang terkendala dana pembebasan lahan yang masih kurang,” ujarnya.
Untuk mencairkan pinjaman, ujarnya, SMI memang mensyaratkan progres pembebasan lahan mencapai 70% secara keseluruhan, atau 100% lahan bebas untuk minimal satu seksi. Kedua kondisi ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah yang bertanggung jawab menyediakan tanah karena dana lahan tol senilai Rp1,4 triliun telah habis terserap.
