Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah ditantang segera mengimplementasikan reformasi agraria guna mengatasi rantai kemiskinan yang masih menjangkiti kalangan petani.
Mantan Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan H.S. Dillon berpendapat, distribusi lahan bagi petani dapat dimulai dari tanah yang dikuasai oleh badan usaha milik negara (BUMN). Selanjutnya, untuk tanah yang masih berada dalam genggaman swasta, pemerintah dapat membelinya.
“Pemerintah harus ambil kembali tanah-tanah itu, bukan dirampas tetapi dibeli dengan harga yang wajar,” tuturnya katanya dalam diskusi Evaluasi Kebijakan Agraria dan Pangan di Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Menurut Dillon, kemiskinan yang masih menjerat petani kontradiktif dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dia meyakini, kepemilikan tanah akan mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang kini menempatkan kalangan petani sebagai kelompok paling miskin.
Berdasarkan pengamatannya, di sejumlah negara, petani bisa naik kelas menjadi kelompok menengah dan tinggi setelah reformasi tanah.
“Kita harus memperjuangkan harkat dan martabat bangsa dan itu dimulai dari petani.”
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan reformasi agraria dengan lahan seluas 9 juta hektare (ha) sampai 2019. Skema reformasi akan dibagi dua yakni 50% dalam bentuk sertifikasi tanah, sisanya pembagian atau distribusi tanah untuk lahan pertanian.
Senada, Ketua Departemen Penataan Produksi Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Rifai juga mendesak reformasi agraria segera diimplementasikan untuk memperbaiki kondisi petani. Dalam catatannya, saat ini terdapat 14 juta rumah tangga petani di seluruh Indonesia yang masuk kategori gurem.
“Walaupun petani itu produsen beras, tapi faktanya mereka juga net konsumen. Buktinya beras raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) banyak dikonsumsi petani dan buruh tani,” katanya.
