Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah akan lebih intensif berdialog dengan investor yang berminat menanamkan modal di daerah setempat.
Kepala BPMD Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan upaya dialog dengan investor sangat penting mengingat Jateng merupakan wilayah strategis untuk pengembangan bisnis.
Saat ini, ada puluhan industri padat karya berminat berinvestasi di sejumlah daerah seperti di Semarang, Kendal, Wonogiri, Boyolali dan Pemalang.
"Nanti kami kumpulkan investor untuk berdiskusi. Apa yang perlu dibutuhkan. Perluasan dimana, butuh kompetisi SDM seperti apa, kapan waktunya, itu kami minta untuk memaparkan semuanya," paparnya kepada Bisnis, baru baru ini.
Dalam hal ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan kesempatan investor untuk memilih lokasi yang dianggap strategis, tentu dengan kesiapan regulasi rencana tata ruang dan wilayah masing masing daerah.
Menurut Sujarwanto, penempatan lokasi usaha akan memperhatikan lahan pertanian, perkebunan dan lahan perikanan yang produktif. "Jangan sampai investor melanggar ketentuan itu," paparnya.
Sementara itu, total kumulatif nilai Investasi di Kabupaten Boyolali hingga triwulan I/2016 mencapai Rp6,3 triliun. Kepala Bidang Perijinan Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali, Widoyo menuturkan jumlah sebesar itu terhitung hingga triwulan pertama hingga Maret 2016 yang bersumber dari investasi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Investor paling besar berasal dari PMDN yang mencapai Rp4,8 triliun lebih terdiri dari 6.651 perusahaan, sementara PMA sebanyak 14 perusahaan dengan investasi sebesar Rp1,5 triliun lebih. Menurut Widoyo, kebanyakan investor yang menanamkan modalnya di Boyolali bergerak di bidang usaha pertekstilan sisanya dari jasa perdagangan dan jasa lainnya.
Banyaknya investor menanamkan modalnya di Kabupaten Boyolali, menurut Widoyo karena Pemkab setempat melalui BPMP2T memberikan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).
BPMP2T memberikan kemudahan pelayanan perijinan dimana dari 48 perijinan hanya satu perijinan yang dikenakan retribusi yakni Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan ijin gangguan (HO) untuk usaha kecil dan mikro juga bebas biaya terhitung sejak per 24 Maret 2016 lalu.
