Bisnis.com, JAKARTA--- Meskipun pemerintah tengah mengupayakan pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang akan menampung dana lahan infrastruktur mulai tahun ini, tetapi alokasi dana yang dianggarkan dalam lembaga itu belum termasuk dana pembebasan lahan bendungan.
Padahal, di sisi lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengajukan dana pembebasan lahan tol senilai Rp16 triliun untuk tahun ini. Hal tersebut lantaran alokasi anggaran untuk tol senilai Rp1,4 triliun telah terserap habis.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi mengaku alokasi dana lahan untuk bendungan masih berada di bawah Kementerian PUPR, meskipun LMAN terbentuk nanti. Menurutnya, kebutuhan lahan yang diajukan Kementerian PUPR kepada LMAN baru sebatas kebutuhan dana lahan untuk tol.
“Oh bukan, kalau LMAN itu untuk jalan tol, kita [bendungan] belum masuk. Masih masuk anggaran Kementerian PUPR,” ujarnya, Selasa (19/04).
Dia menambahkan alokasi anggaran untuk lahan bendungan tahun ini yang sekitar Rp700 milliar tidak cukup untuk pengadaan lahan 16 bendungan yang tengah konstruksi pada tahun ini. Namun, kekurangan dana tersebut juga belum diajukan ke LMAN
Menurutnya, pada tahun lalu alokasi anggaran lahan bendungan mencapai Rp1 triliun. Namun, alotnya negosiasi harga lahan dengan masyarakat membuat dana tersebut hanya separuhnya terserap.
“Jadi kita belajar dari tahun lalu tahun lalu kita alokasikan Rp1 triliun, ternyata terserapnya hanya separuh karena itu [dana lahan]kita turunkan sekarang, eh begitu diturunkan kurang,” ujarnya.
