Bisnis.com, Jakarta--Pemerintah bakal memperbaiki skema Kerjasama Pemerintah-Swasta atau public-private partnership (PPP). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menilai proyek infrastruktur dengan skema PPP masih berjalan lamban.
Data dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebutkan sejak 2008 hingga 2013 hanya terdapat 22 total proyek atas partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jauh tertinggal dengan Vietnam dengan 49 proyek, Filipina sebanyak 39 proyek, dan Thailand sebayak 36 proyek dalam kurun waktu yang sama.
"Karena PPP, hakekatnya kita bangun hari ini, bayar belakangan. Daripada tunggu uang ada, baru kita bangun," ucapnya, usai mengisi Acara World Economic Forum, di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Selain peran swasta, dia menilai perlunya dorongan pemanfaatan dana jangka panjang untuk infrastruktur, seperti dana asuransi dan dana pensiun. Menurutnya, perlu perbaikan pada kebijakan agar asuransi memiliki insentif untuk pembiayaan infrastruktur.
"Tidak ada zero coupon bond untuk infrastruktur misalnya karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak tepat," katanya.
Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur seperti 2.650 km jalan baru, 3.258 km jalur kereta api, 1.000 km jalan tol, 49 waduk baru, 15 bandara baru, 2 kilang minyak yang masing-masing berkapasitas 300 ribu barrel, dan lain-lain.
