Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sejumlah Paket Konstruksi Kementerian PUPR Berpotensi Batal Lelang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan terdapat 1.573 paket konstruksi senilai total Rp 8,71 triliun berpotensi dibatalkan untuk efisiensi anggaran.
Ilustasi kegiatan konstruksi di Jakarta Timur/Reuters-Garry Lotulung
Ilustasi kegiatan konstruksi di Jakarta Timur/Reuters-Garry Lotulung

Bisnis.com,JAKARTA---Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan terdapat 1.573 paket konstruksi senilai total Rp 8,71 triliun berpotensi dibatalkan untuk efisiensi anggaran. Jumlah tersebut terdiri dari 126 paket tahun jamak senilai Rp2,1 triliun dan Rp1.447 paket tahunan senilai Rp6,61 triliun yang hingga saat ini belum proses lelang.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan pihaknya mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi sebesar Rp8,4 triliun. Sejauh ini dia mengaku telah mendapatkan Rp3 triliun dari sisa lelang tahun lalu, serta efisiensi program-program yang tidak prioritas senilai Rp650 miliar.

Dengan demikian, pihaknya masih harus mencari sisa Rp5 triliun untuk mengejar target efisiensi Rp8,4 triliun. Dana tersebut rencananya didapatkan dari pembatalan sejumlah paket konstruksi yang hingga kini belum dilelang.

Hari ini realisasi anggaran mencapai 11,11%. Paket-paket yang belum proses, potensial untuk dibatalkan. Pembatalan ini memang untuk efisiensi, ujarnya, Senin (18/04).

Taufik melanjutkan penghematan anggaran yang akan diblokir dilakukan hingga paling lambat 29 April tahun ini. Taufik menyebut untuk penandatanganan kontrak paket yang telah dilelang untuk kontrak tahunan bisa dilakukan bulan dekat ini. Sementara kontrak multiyears katanya bergantung kepada penyesuaian yang harus dilakukan, namun dia memperkirakan bisa akhir november atau desember tahun ini.

Kalau yang multiyears kami nggak terlalu khawatir, tapi yang tahunan ini yang belum tender ini yang akan jadi sasaran kita potong, tekannya

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencantumkan bahwa total DIPA 2016 mencapai Rp104,8 triliun, yang terdiri dari Rp95,33 triliun rupiah murni dan Rp8,74 triliun pinjaman luar negeri. Hingga Senin (18/04), anggaran yang telah dibelanjakan sebesar 11,11% atau senilai Rp11,64 triliun.

Paket kontraktual Kementerian PUPR pada 2016 terdiri dari 11.857 paket senilai Rp80,04 triliun, yang terdiri dari 732 paket tahun jamak senilai Rp26,06 triliun dan paket tahunan berjumlah 11.125 paket senilai Rp53,975 triliun.

Dari jumlah tersebut, paket konstruksi tahun jamak yang telah terkontrak berjumlah 513 paket senilai Rp22,26 triliun, dengan rincian dana yang telah terealisasi mencapai Rp2,26 triliun sementara sisa realisasi berjumlah Rp20 triliun.

Adapun paket konstruksi tahunan yang telah terkontrak berjumlah 6.766 paket Rp35,58 triliun ,dengan dana yang telah terealisasi senilai Rp6,37 triliun, sementara tersisa realisasi mencapai Rp29,20 triliun.

Di sisi lain, jumlah paket konstruksi yang siap kontrak sejumlah 2.491 paket senilai total Rp10,87 triliun, yang terdiri dari 513 paket tahun jamak senilai Rp609,18 miliar dan 2.456 paket tahunan senilai Rp10,26 triliun

Sementara total paket pekerjaan yang sedang dalam proses lelang berjumlah 514 paket senilai total Rp2,59 triliun, dengan rincian 58 paket tahun jamak senilai Rp1,08 triliun dan 456 paket tahunan senilai Rp1,5 triliun.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper