Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Pemimpin di daerah harus menunjukkan dukungan politik dan pengawasan yang tinggi dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa.
Ketua LKPP Agus Prabowo mengatakan kepala daerah sebaiknya tidak terjebak dalam politik uang sehingga anggaran yang dimiliki dialokasikan untuk pembangunan yang efisien. Saat ini, ada 40% daerah yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik sehingga lebih transparan.
"Pengadaan bukan wacana, ini proses mengubah uang rakyat menjadi barang dan jasa untuk pembangunan ekonomi," katanya, di Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Pemerintah daerah juga diharapkan segera membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga dapat menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional. Saat ini, ada 220.000 pegawai pemerintah yang memiliki sertifikasi pengadaan dimana 2.000 diantaranya telah menjadi pejabat ahli pengadaan.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang rumit mengharuskan adanya sumber daya manusia yang profesional. Dia berharap pemerintah pusat dapat memberikan insentif lebih kepada pegawai pengadaan.
LKPP juga memperoleh bantuan dari Amerika Serikat melalui Millenium Challange Account-Indonesia sebesar US$50 juta untuk melatih SDM pada 29 ULP sebagai percontohan.
"Jadi kita harus membangun budaya independesi objek ULP saat mengadakan pengadaan. ULP harus bekerja sesuai regulasi," ucapnya.
