Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

SPAM Berbasis Masyarakat Masih Minim Perhatian dari Pemda

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas upaya pemda dalam menyediakan akses air bersih sepanjang 2014 hingga Semester I 2015 mengungkapkan 345 temuan, yang memuat 406 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp24,57 miliar.
Deandra Syarizka
Deandra Syarizka - Bisnis.com 13 April 2016  |  06:36 WIB

Bisnis.com, JAKARTA-Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas upaya pemda dalam menyediakan akses air bersih sepanjang 2014 hingga Semester I 2015 mengungkapkan 345 temuan, yang memuat 406 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp24,57 miliar.

Ketua Badan pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 100% penduduk Indonesia telah memiliki akses air bersih pada 2019. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan milenium yang ditetapkan PBB.

Untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja guna menilai upaya pemerintah daerah menyediakan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan, ujarnya seperti dikutip dari laporan yang dirilis Selasa (12/04).

Adapun pemeriksaan kinerja tersebut dilaksanakan pada 45 pemda di 25 provinsi pada periode 2014-semester I 2015. Tiga hal yang menjadi indikator penilaian antara lain pemenuhan dan peningkatan kuantitas, kelayakan air yaitu memenuhi syarat kuantitas dan kualitas, serta keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM)

Hasil pemeriksaan mengungkapkan banyak pemda belum memiliki konsep perencanaan yang baik untuk meningkatkan cakupan penyediaan akses air bersih, belum maksimalnya upaya pemda dalam mendorong akses penyediaan iar bersih. Selain itu juga kepedulian pemda dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat dinilai kurang optimal

Hal itu dibuktikan dari hasil pemeriksaan yang menyatakan dari 45 pemda seluruhnya belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM BM, , 70% atau 30 pemda belum mempunyai informasi kebutuhan air bersih, 49% atau 22 pemda belum mempunyai informasi tentang ketersediaan sumber air baku /potensi air baku di wilayahnya.

Selain itu, 91% atau 41 pemda belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dalam memenuhi akses air bersih , baik finansial, kelembagaan maupun sumber daya manusia, 44 pemda atau 98% belum memiliki data jumlah SPAM BM yang sudah dibangun dan cakupan SPAM BM sebagai target cakupan pelayanan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan pemda untuk mengompilasi data tentang kebutuhan air bersih, menetapkan target cakupan air berish, menyelaraskan dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, megupayakan sumber daya yang memadai, serta merancang suatu tim kerja fungsional lintas.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

air spam
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top