Bisnis.com, JAKARTA-Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas upaya pemda dalam menyediakan akses air bersih sepanjang 2014 hingga Semester I 2015 mengungkapkan 345 temuan, yang memuat 406 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp24,57 miliar.
Ketua Badan pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 100% penduduk Indonesia telah memiliki akses air bersih pada 2019. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan milenium yang ditetapkan PBB.
Untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja guna menilai upaya pemerintah daerah menyediakan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan, ujarnya seperti dikutip dari laporan yang dirilis Selasa (12/04).
Adapun pemeriksaan kinerja tersebut dilaksanakan pada 45 pemda di 25 provinsi pada periode 2014-semester I 2015. Tiga hal yang menjadi indikator penilaian antara lain pemenuhan dan peningkatan kuantitas, kelayakan air yaitu memenuhi syarat kuantitas dan kualitas, serta keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM)
Hasil pemeriksaan mengungkapkan banyak pemda belum memiliki konsep perencanaan yang baik untuk meningkatkan cakupan penyediaan akses air bersih, belum maksimalnya upaya pemda dalam mendorong akses penyediaan iar bersih. Selain itu juga kepedulian pemda dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat dinilai kurang optimal
Hal itu dibuktikan dari hasil pemeriksaan yang menyatakan dari 45 pemda seluruhnya belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM BM, , 70% atau 30 pemda belum mempunyai informasi kebutuhan air bersih, 49% atau 22 pemda belum mempunyai informasi tentang ketersediaan sumber air baku /potensi air baku di wilayahnya.
Selain itu, 91% atau 41 pemda belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dalam memenuhi akses air bersih , baik finansial, kelembagaan maupun sumber daya manusia, 44 pemda atau 98% belum memiliki data jumlah SPAM BM yang sudah dibangun dan cakupan SPAM BM sebagai target cakupan pelayanan.
Untuk itu, BPK merekomendasikan pemda untuk mengompilasi data tentang kebutuhan air bersih, menetapkan target cakupan air berish, menyelaraskan dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, megupayakan sumber daya yang memadai, serta merancang suatu tim kerja fungsional lintas.
