Bisnis.com, JAKARTA - Setelah era booming komoditas berakhir, nyaris tidak ada negara di dunia yang tidak terseret dampak perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia.
Akan tetapi pemerintah tak ingin terus hanyut dalam tren perlambatan tersebut, sehingga mengeluarkan serangkaian kebijakan melalui berbagai paket ekonomi berupa deregulasi dan debirokratisasi.
Kondisi terkini perekonomian domestik, yang dibayangi oleh perlambatanekonomi global pun memaksa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran belanja seiring dengan estimasi shortfall penerimaan.
Meski berhemat Rp50,6 triliun, seperti diusulkan dalam RAPBN Perubahan 2016, pemerintah juga tetap mengirimkan sinyal ekspansif, di mana defisit melebar menjadi 2,5%, dari sebelumnya 2,15%.
Pergulatan untuk membuat defisit lebih ekspansif di tengah tren penurunan penerimaan ini pun semestinya tak mudah karena dapat memicu peningkatan utang.
Untuk itulah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mewantiwanti bahwa defisit didorong bertujuan agar volume APBN cukup mampu mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah tidak ingin APBN menjadi faktor yang dianggap berisiko karena efisiensi mengakibatkan terpangkasnya belanja negara. Melihat situasi dan tendensi itu, di mana beberapa tahun ini pertumbuhan ekonomi relatif rendah, “pemerintah harus membalikkan [keadaan] dari menurun menjadi meningkat.”
Dua kuartal pertama tahun lalu ada perbaikan di bidang ekonomi, walaupun tidak banyak. “Artinya, kuartal III/2015 dibanding kuartal II/2015 sedikit membaik, kuartal terakhir terhadap sebelumnya sedikit membaik. Kami berharap kuartal pertama tahun ini lebih membaik lagi.”
