Bisnis.com, JAKARTA—Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendesak pemerintah untuk lebih banyak melibatkan pengusaha swasta di daerah dalam pembangunan infrastruktur di tanah air yang selama ini masih dikuasai BUMN.
Wakil Sekretaris Jenderal II Gapensi Errika Ferdinata menyatakan meskipun pemerintah telah menghimbah BUMN untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan swasta, tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana di lapangan.
Dia mengaku hingga saat ini masih banyak kontraktor daerah yang mengeluhkan dominasi BUMN dalam paket-paket konstruksi di daerah. Kebanyakan para kontraktor daerah yang berskala kecil dan menengah itu, dilibatkan sebagai subkontraktor, bukan perusahaan Kerja Sama Operasi (KSO).
"Kebanyakan yang dikeluhkan oleh teman-teman itu semua proyek di daerah dikuasai BUMN, dan kita subkontraktor saja. Kalau jadi cubkon itu bayarnya lama, proyeknya selesai dulu baru kita tagih. Kita maunya jadi partner, bukan subkon,"ujarnya, Kamis (7/4/2016).
Di sisi lain. dia mengapresiasi Kementerian PUPR yang membatasi BUMN untuk tidak menggarap proyek konstruksi dengan nilai di bawah Rp50 milliar. Meski demikian, dia tetap menyarankan pemerintah untuk terus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Senada dengan Errika, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menilai BUMN masih terdepan dalam membangun infrastruktur, termasuk menggarap proyek-proyek yang sebetulnya bisa ditawarkan ke swasta. Dia juga menilai banyak proyek yang dtawarkan ke swasta justru masih rendah tingkat pengembaliannya.
"Kita harapkan 50% pembangunan ini digarap swasta non BUMN. Jangan hanya BUMN yang menjadi motor sehingga swasta hanya jadi penonton,"ujarnya
Secara keseluruhan, dia mengamati bahwa keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih 20%, sementara sisanya masih digarap oleh BUMN. Meski demikian, keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai relatif lebih besar, mencapai 40% dibandingkan proyek di bawah kementerian lain.
Dia pun berharap pemerintah bisa menggalakkan kerja sama antara perusahaan khususnya BUMN dengan pengusaha swasta menengah dan kecil. Dia meyakini bila perusahaan besar bisa menggandeng perusahaan menengah dan kecil, maka dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang perusahaan tersebut bisa bertransformasi menjadi perusahaan besar.
Menurutnya, dalam regional negara Asean terdapat potensi proyek infrastruktur yang mencapai US$ 3.3 triliun, dan hampir setengah dari jumlah pasar konstruksi itu terdapat di tanah air.
