Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero), BUMN yang mendapat penugasan untuk membangun tol Trans Sumatra tengah mempersiapkan seremoni peletakan batu pertama (grounbreaking) ruas Pekanbaru- Dumai sepanjang 129 kilometer dalam waktu dekat ini.
Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra menyatakan semula pihaknya merencanakan seremoni itu dilakukan pada April tahun ini. Namun, jalan akses yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masih belum selesai sehingga belum bisa dilalui kendaraan.
"Mau groundbreaking yang Pekanbaru-Kandis-Dumai, rencananya sama Pak Jokowi. Kemarin saya ke sana, [jalan] aksesnya itu kan dikerjakan oleh wali kota. Kendaraan baru bisa masuk kira-kira Mei, tapi tergantung kalau dipaksa mungkin bisal lebih cepat," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/4/2016).
Dia memaparkan, saat ini lahan yang telah dibebaskan baru mencapai 21,80% atau sekitar 28,12 kilometer.
Lahan yang telah bebas itu letaknya terpencar dalam lima seksi ruas tol Pekanbaru-Dumai dengan perkembangan yang berbeda-beda.
Data dari HK menyebutkan bahwa progres lahan paling besar terdapat pada seksi III Petapahan-Kandis sepanjang 17 kilometer dan Seksi II Minas-Petapahan.
Pada kedua seksi itu, lahan yang telah dibebaskan masing-masing mencapai 15,7 kilometer dan 7,70 kilometer.
Adapun lahan yang dibebaskan pada seksi I Pekanbaru-Minas baru mencapai 2,80 kilometer dari 9 kilometer, dan seksi VI Duri Utara-Dumai mencapai 1,85 kilometer dari 25 kilometer.
Sementara itu, pada seksi IV Kandis-Duri Selatan sepanjang 26 kilometer dan Seksi V Duri Selatan-Duri Utara sepanjang 28 kilometer sama sekali belum ada lahan yang dibebaskan pemerintah.
Putra menambahkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tol senilai Rp17,9 triliun ini, perseroan akan menggunakan skema 60% pinjaman dan 40% ekuitas perusahaan.
Pihaknya pun masih menjajaki kemungkinan pendanaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Memang Kementerian Keuangan meminta SMI yang me-lead untuk [pembiayaan] tol Trans Sumatra karena menyangkut penjaminan pemerintah, ujarnya.
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini menyatakan secara prinsip pihaknya siap mendukung pendanaan tol Trans Sumatera.
Hal itu dibuktikan dengan pemberian pinjaman kepada HK untuk dua ruas pertama yakni Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya. Namun, pembebasan lahan masih menjadi kendala utama pencairan pinjaman.
"Kita sih sudah siap disburse tinggal tunggu tanah yang terkendala dana pembebasan lahan yang masih kurang," ujarnya.
Dia menambahkan, hingga kini dana pinjaman SMI yang tertahan pencairannya untuk Trans Sumatra mencapai Rp1,8 triliun.
Padahal, dana pinjaman yang telah diteken perjanjiannya sejak tahun lalu itu akan digunakan untuk pembangunan ruas tol Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya.
Untuk mencairkan pinjaman, ujarnya, SMI memang mensyaratkan progres pembebasan lahan mencapai 70% secara keseluruhan, atau 100% lahan bebas untuk minimal satu seksi.
Kedua kondisi ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah yang bertanggung jawab menyediakan tanah karena dana lahan tol senilai Rp1,4 triliun telah habis terserap.
SMI juga kini masih menjajaki pemberian pinjaman untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Pekanbaru-Dumai. Terkait itu, Emma belum bisa memastikan nilai dan skema pinjaman yang akan diberikan.
