Bisnis.com, JAKARTA- Jumlah paket konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang belum dilelang tersisa 15% dari belanja modal Kementerian PUPR 2016 senilai Rp81,24 triliun, atau sekitar Rp12,18 triliun.
Padahal, pemerintah sebelumnya menargetkan proses lelang belanja modal untuk proyek infrastruktur di Kementerian PUPR dapat tuntas pada Maret tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono menyatakan kondisi itu turut dipicu oleh sejumlah kendala yang terkait analisis dampak lingkungan maupun konflik sosial. Selain itu, juga karena proses pengadaan lahan yang tersendat akibat dana pengadaan lahan senilai Rp1,4 triliun di Kementerian PUPR telah habis terserap.
"Target kita bulan Maret memang sudah selesai (lelang), tapi ternyata ada sekitar 15% yang belum. Biasanya itu paket yang (nilainya) sekitar Rp50 milliar. Kalau paket kecil biasanya relatif tidak ada masalah, ujarnya.
Adapun pada tahun ini, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran 2016 sebesar total Rp104,081 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 78,05% atau senilai Rp81,24 triliun dialokasikan untuk belanja modal, 19,68% atau senilai Rp20,47 triliun untuk belanja barang, dan sisanya sebesar 2,27% atau sekitar Rp2,36 triliun untuk belanja pegawai.
Belanja modal tersebut, ujarnya, sebagian besar atau sekitar Rp41,06 triliun digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Direktorat Jendeal Bina Marga, Rp24,12 triliun untuk pembangunan waduk dan irigasi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Rp12,43 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Sejauh ini yang paket konstruksi yang 85% ada yang sudah teken kontrak, ada yang sedang dalam proses teken kontrak, sisanya masih dalam proses lelang, ujarnya.
Terkait hal tersebut, saat ini pihaknya tengah mengavaluasi paket-paket konstruksi tersisa sambil finalisasi perhitungan jumlah kebutuhan anggaran yang akan diajukan pada APBN-P 2016. Dia menyatakan Kementerian PUPR akan menyortir kembali paket-paket konstruksi yang tidak perlu lagi dilanjutkan, maupun paket tahun jamak yang masih berlangsung.
Mengenai pengetatan anggaran, Taufik mengungkapkan Kementerian PUPR telah menghitung potensi efisiensi anggaran yang bisa dihemat, yakni mencapai Rp600 milliar. Dana tersebut diperoleh dari paket-paket konstruksi yang tidak mungkin dilanjutkan, maupun efisiensi biaya rapat yang tidak terlalu perlu.
Dulu kita hitung (potensi efisiensi anggaran) sekitar Rp600 milliar, akan kita gunakan untuk Asean Games dan juga mungkin untuk tanah, ujarnya.
