Bisnis.com, JAKARTA— Program prioritas yang bakal disoroti pemerintah pusat ke depan terkait dengan pengembangan kawasan industri yang menyebar ke daerah, kawasan ekonomi khusus, pengembangan ekonomi daerah perbatasan, dan pariwisata.
Direktur Pengembangan Wilayah Oktorialdi Bappenas menuturkan pengembangan wilayah itu juga harus memajukan daerah. Visi dan misi daerah tergantung kepala daerah yang terkadang programnya sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemda harus inovatif dalam mencanangkan rencana kerja.
Dia mencontohkan untuk menjadikan suatu wilayah yang memiliki daya saing, kawasan industri daerah bisa ditambah dengan pembangunan sekolah kejuruan sesuai dengan industri yang dikembangkan di daerah itu. Program itu dapat menghasilkan tenaga kerja lokal yang bakal memajukan daerah tinggalnya.
“Pemda yang membuatnya [sekolahnya]. Kita harapkan muridnya disitu bekerja disitu, bukan tenaga kerja didatangkan dari wilayah lain. Itu bagi daerah sangat menguntungkan,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan anggaran negara setiap tahunnya bakal terbatas sehingga pemda dituntut mengurangi kegiatan dengan mengajukan usulan prioritas. Dia juga menuturkan APBN tahun ini akan dikurangi karena sulitnya mencapai target penerimaan dari pajak dan bukan pajak.
“Kalau perencanaan usulan terlalu banyak akhirnya yang bisa diterima sangat terbatas dan dialokasikan oleh Bappenas sangat terbatas,” ucapnya.
Pemotongan sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh daerah seperti Yogyakarta yang tegah memangkas kegiatan dari 3.000 program menjadi 1.300 program. Langkah tersebut harus dilakukan oleh daerah lain sehingga alokasi anggaran dapat berhasil guna.
