Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan United Nations Population Fund (UNFPA) menjalin kerjasama untuk pembangunan selama lima tahun ke depan dengan total investasi US$24 juta.
Program kerjasama itu berfokus empat hal yaitu kesehatan ibu, pencegahan HIV, dan keluarga berencana; remaja dan generasi muda; kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk praktik-praktik berbahaya; dan dinamika kependudukan serta data.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan program kerjasama ini demi meningkatkan kualitas pembangunan. Anggaran negara kian besar, tetapi tidak diikuti dengan standar pembangunan yang berkualitas.
"Kami harus manfaatkan betul kerjasama dengan lembaga yang lain. Rapat di Kementerian PU yang lalu, Pak Presiden concern bahwa APBN kita tidak efektif dan tidak efisien. Kualitas program yang kami perbaiki ke depan," katanya di sela-sela Acara Penandatanganan Country Programme Action Plan (CPAP) dengan UNFPA, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Program kerjasama ini merupakan siklus ke sembilan. UNFPA memulai kemitraan dengan Indonesia pada 1972. Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia Annette Sachs Robertson mengatakan dengan masuknya Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, kerjasama lebih pada dialog kebijakan, advokasi, dan manajemen pengetahuan.
"Melihat proses yang kooperatif yang telah dilakukan dalam penyusunan CPAP ini, saya yakin bahwa program siklus ke sembilan ini akan berlangsung lebih baik berdasarkan standar yang telah disepakati bersama dalam lima tahun terakhir ini," ujarnya.
