Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah bakal memberikan standardisasi untuk pengkategorian produk yang masuk jalur hijau atau merah agar bisa memangkas dwelling time di pelabuhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan gagasan itu merupakan salah satu materi dari paket kebijakan jilid XI yang akan diumumkan pada hari ini, Selasa (29/3/2016).
“Besok (hari ini) adalah pengumuman paket kebijakan yang ke-11. Ada beberapa, ada lima kebijakan. Saya lihat dulu lima kebanyakan atau tidak. Saya laporkan ke Pak Presiden itu ada lima,” katanya di Kompleks Istana Negara, Senin (28/3/2016).
Dia mengungkapkan, salah satu kebijakan yang bakal tertuang di Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI itu adalah mengenai masa inap (dwelling time) di pelabuhan.
Menurutnya, deregulasi soal dwelling time yang bakal tercantum dalam paket tersebut bukanlah mengenai prosedur di pelabuhan, melainkan soal standardisasi.
Pasalnya, dia melihat ada 18 kementerian/lembaga yang turut berperan dalam proses barang keluar dan masuk. Masalahnya, lanjutnya, tidak semua kementerian/lembaga memiliki pandangan serupa soal kategorisasi jalur hijau atau merah.
Darmin mengungkapkan standardisasi itu nantinya bertajuk Single Management Risk. Dengan demikian, tidak se mua kementerian/lembaga memberikan penilaian masing-masing.
Namun, 18 kementerian/lembaga tersebut harus bersama-sama menentukan apakah barang impor tersebut masuk dalam kategori jalur merah ataukah hijau.
Saat peresmian Pusat Logistik Berikat, beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo mengingin kan kementerian/lembaga terkait segera memangkas lamanya waktu dwelling time untuk menjadi 3 hari saja pada bulan depan.
ONGKOS LOGISTIK
Hal tersebut bertujuan untuk mendukung penurunan biaya logistik dan transportasi serta menarik minat investasi, guna menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di Asia Pasifik pada 2019.
Dia mengungkapkan per Janua ri catatan dwelling time masih mencapai 4,7 hari dan diperkirakan berangsur turun pada bulan lalu. Adapun, dia sempat menyinggung kepada para menteri untuk sungguh-sungguh memperbaiki persoalan ini agar tidak jatuh lagi “korban” reshuffle kabinet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
