Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah masih mengusahakan penerimaan pajak dari beleid pengampunan pajak dengan target sekitar Rp60 triliun-Rp80 triliun untuk mencapai target realisasi pajak tahun ini.
Ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah sebaiknya fokus menjaga momentum fiskal dengan segera merevisi APBN daripada mengejar penerimaan dari pengampunan pajak (tax amnesty).
"Tax amnesty itu rentan terhadap kegagalan karena tidak ada basis pajak yan kuat. Tax amnesty kan tawaran, daripada ketahuan mending bayar denda ini saja. Tapi kalau enggak ketauan, ya ngapain ngaku," katanya, pada Acara Diskusi Menakar Alternatif Kebijakan Fiskal untuk Menahan Perlambatan Ekonomi, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Dia menduga kengototan pemerintah soal tax amnesty terkait pemberlakuan automatic exchange of informatika/AEOI yang mulai dilaksanakan pada September 2018.
Akhmad berpendapat di tengah situasi sulit ini, pemerintah wajib mengalokasikan APBN untuk bidang prioritas dan bidang nonprioritas digiring untuk dipangkas.
"Fiskal yang sulit ini, pemerintah tidak usah berharap pada pengampunan pajak. Undang-undan akan sangat lama karena ada kesepakatan politik juga," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
