Bisnis.com, MADIUN - Bank Indonesia meminta pemerintah pusat memahami karakter setiap komoditas jika ingin inflasi di daerah terkendali. Pemahaman tentang pasokan dan kebutuhan yang tidak realistis hanya memicu gejolak harga.
Kepala Perwakilan BI Kediri Djoko Raharto mengatakan beberapa komoditas berproduksi secara musiman. Dia mencontohkan bawang merah yang mengalami lonjakan harga setiap Desember hingga Maret tahun berikutnya akibat penurunan produksi saat musim hujan. Saat itulah, pemerintah harus menemukan cara memenuhi kebutuhan nasional.
"Harusnya mulai November pemerintah sudah menambah pasokan, entah caranya seperti apa, sehingga mulai Desember pasokan cukup, harga tidak bergejolak," katanya dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah seeks-Karesidenan Kediri dan Madiun, Senin (21/3/2016).
Selain itu, kebijakan harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Djoko menyoroti kebijakan penaikan harga jagung Rp1.000 per kg tahun lalu yang justru menguntungkan pengepul ketimbang petani. Pasalnya dalam rantai pasok jagung, sebagian petani selama ini menjalin kontrak dengan pengepul.
Pemerintah pun, tuturnya, harus menghimpun basis data (database) pelaku usaha masing-masing komoditas. Pengetahuan yang lengkap tentang pusat produksi akan menghasilkan data stok pangan yang lebih presisi. Selain itu, memudahkan aliran pasokan dari daerah surplus ke daerah yang kekurangan.
Djoko juga meminta agar peran Bulog diperluas agar lebih efektif meredam gejolak harga komoditas. Jika perlu, BUMN pangan itu ditugaskan mengimpor bawang putih agar harga di pasar lebih terkontrol. Selama ini, impor bawang putih yang mencakup 95% kebutuhan domestik dilakukan oleh swasta.
"Kalau Bulog ditugaskan impor bawang putih, marjin yang diambil bisa lebih tipis. Harga di pasar bisa lebih murah," ujarnya.
Terakhir, bank sentral meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN untuk TPID, setidaknya untuk 82 kota yang dihitung indeks harga konsumennya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
