Bisnis.com, JAKARTA - Industri pengolahan daging meminta pemerintah lebih terbuka dan memiliki multi supplier dalam memenuhi kebutuhan daging nasional baik untuk konsumsi maupun industri.
Ishana Mahisa, Ketua Umum Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia, mengatakan mekanisme impor daging berbasis kawasan dalam suatu negara atau zone based yang akan dilakukan pemerintah diyakini mampu menutupi defisit pasokan daging nasional.
“Saat ini kita hanya impor dari Australia, padahal jika konsumsi daging perkapita naik dua kali lipat menjadi 5 kg, pasokan tidak akan cukup. Sejumlah perbaikan sudah dilakukan, untuk alokasi daging industri, misalnya, sudah dipisahkan dari konsumsi masyarakat,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/3/2016).
Berdasarkan rapat koordinasi terbatas, lanjutnya, jumlah alokasi daging jenis manufacturing untuk tahun ini ditetapkan 30.000 ton. Volume tersebut berdasarkan hitungan Kementerian Perindustrian yang diverifikasi oleh Sucofindo.
Saat ini, lanjutnya, industri daging olahan mendatangkan bahan baku dari Australia dengan harga sekitar Rp60.000 per kilogram. Sementara harga daging dari India berkisar US$3-US$4 per kg. Impor daging dalam keadaan beku relatif aman dan tidak menularkan penyakit.
Dengan semakin banyaknya negara pemasok, maka akan tercipta persaingan pasar yang menguntungkan konsumen, baik masyarakat maupun industri. Dengan demikian, industri daging olahan dapat lebih berdaya saing menghadapi produk asal Malaysia.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapatkan asosiasi, selama ini ekspor daging kerbau India ke Malaysia mencapai 200-250 unit kontainer per hari, setara dengan 4.000 ton daging beku yang sebagian besar diperuntukkan kepada industri pengolahan.
Pemerintah Malaysia, ujarnya, menawarkan tiga pilihan kepada masyarakat dan industri, yakni daging impor asal Australia dengan harga paling tinggi, daging lokal dan paling murang daging asal India. Dengan demikian, produsen daging olahan Malaysia dapat meningkatkan ekspor.
“Kalau daging asal India masuk ke Indonesia dengan harga lebih murah dari Australia, maka permintaan pasar pasti meningkat dan industri pengolahan daging akan tumbuh lebih baik,” tuturnya.
Secara normal industri daging olahan dalam negeri tumbuh sekitar 25% per tahun, namun, sejak 2014 pertumbuhan hanya berkisar 9%. Adapun nilai omzet industri pengolahan pada 2014 telah mencapai Rp 7 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan peraturan pemerintah tentang perluasan impor daging dan ternak dari kawasan tertentu dalam suatu negara atau zone based telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Dalam hal ini Kementerian Pertanian akan menindaklanjutinya dengan peraturan menteri pertanian mengenai perluasan asal pemasukan daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno Bashar mengatakan hanya perusahaan BUMN dan BUMD yang dapat melakukan impor daging berasal dari zona tertentu dalam suatu negara.
