Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berencana menaikkan alokasi anggaran Dana Desa menjadi Rp81,1 triuliun pada 2017, jauh lebih tingi dibandingkan anggaran Dana Desa tahun ini yang sebesar Rp46,9 triliun.
"Sudah jelas dan sangat nyata betapa pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian penuh kepada desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com Minggu (28/2/2016).
Dia mengatakan tahun ini anggaran Dana Desa telah dinaikkan jumlahnya menjadi Rp46,9 triliun, dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Hal itu berarti setiap desa akan mengelola uang secara mandiri sebesar Rp500 juta hingga Rp800 juta.
Pemerintah, katanya, sudah membuat rancangan untuk tahun 2017 Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp81,1 triliun sehingga masyarakat desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp1 miliar per desa.
Menteri Marwan mengklaim Dana Desa terbukti mampu menghidupkan geliat perekonomian desa sehingga punya daya tahan terhadap krisis.
Dana Desa digunakan membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, jalan usaha tani, embug, dan proyek infrastruktur desa lainnya. Kemudian pembangunan sepenuhnya memaksimalkan potensi desa. Tenaga kerjanya masyarakat desa setempat, bahan baku dari desa setempat, peralatannya juga dari desa, sehingga Dana Desa benar-benar berputar di desa.
"Dana Desa ini benar-benar cash for work dan dirasakan masyarakat dengan program yang sepenuhnya ada di desa. Tidak lagi hanya program pusat yang sekedar menetes ke desa. Kebijakan Dana Desa ini termasuk kebijakan radikal yang diterapkan pemerintahan Jokowi-JK," tandas Menteri Marwan.
Pengunaan Dana Desa, lanjut Menteri Marwan, berbasis kemandirian masyarakat desa secara utuh. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengawal agar proses pembangunan di desa itu berjalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
"Kita mengarahkan, mengawal sehingga desa-desa tumbuh menjadi mandiri. Masyarakat desa kita dorong agar merdeka secara ekonomi, sosial, politik, dan dengan kepribadian budaya yang berwibawa di mata dunia," jelasnya.
Marwan menjelaskan pembangunan infrastruktur terjadi di berbagai desa. Seperti yang terjadi di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Begitu pula di Kabupaten Padang Pariaman, sejumlah desa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan jalan poros tani bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Di Desa Tenrigangkae itu dibangun irigasi melalui dana desa, hal serupa juga dilakukan di beberapa desa di Padang yang memanfaatkan dananya untuk jalan poros tani,” jelas Marwan.
Di Kabupaten Bekasi, ada juga tiga desa yang membangun sanitasi air bersih, yakni Kampung Kramat Blencong, di Kampung Poncol dan di Jalan Segaramakmur. Sementara, contoh penggunaan dana desa lainnya di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dipergunakan untuk membangun sarana irigasi, bendungan sungai, dan jalan tembus antardesa.
