Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Maluku dan Maluku Utara dari berbagai golongan meminta pemerintah mendengarkan suara rakyat terkait pembangunan kilang liquefied natural gas (LNG) Blok Masela di darat, guna menimbulkan efek ganda positif terhadap ekonomi daerah.
Abraham Tulalessy, akademisi Maluku, mengatakan, pembangunan kilang LNG Blok Masela yang menggunakan dana cost recovery menjadikan pemerintah sebagai pemilik proyek dan berkewenangan penuh.
“Biaya pembangunan kilang itu diambil dari cost recovery sehingga kontraktor dan pengelola hanya mengikuti kemauan pemilik gas. Ini sama dengan kita yang bangun, karena nanti semua biaya diganti,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2016).
Oleh karena itu, lanjutnya, keputusan pembangunan kilang LNG Blok Masela akan menjadi bukti keberpihakan Presiden Jokowi kepada rakyat. Apalagi, rakyat Maluku menginginkan seluruh pembangunan dilakukan di darat.
“Daripada dibangun di laut, lebih baik Menteri ESDM saja yang ke laut. Kami juga ingin sejahtera dengan kekayaan alam yang ada di Maluku. Ironis, Maluku yang kaya tetapi menjadi provinsi termiskin di Indonesia,” tuturnya.
Heintje Hitalessy, budayawan asal Maluku, mengatakan, realitas di lapangan rakyat Maluku menghendaki kilang dibangun di darat. Namun, seolah-olah ada kepentingan sejumlah pihak yang lebih kuat dibanding kepentingan rakyat.
“Kalau kemauan rakyat sudah tidak didengar, apa yang mereka inginkan. Semua pemimpin dipilih rakyat, tetapi ketika memimpin mereka lupa untuk apa mereka dipilih,” tuturnya.
Elsye Mailoa, anggota DPRD DKI Jakarta, mengingatkan agar Maluku belajar dari persoalan Freeport di Papua. Meski kekayaan alam terus dikeruk, masyarakat Papua tidak memperoleh hak yang semestinya.
“Untuk itu tidak ada jalan lain, kecuali terus menyuarakan keberadaan Blok Masela benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Maluku,” tuturnya.
